Beredar Percakapan Rini Soemarno dan Dirut PLN Bicara Jatah Saham, Begini Klarifikasi BUMN
Muncul persepsi percakapan yang diduga sengaja diedit itu bertujuan memberikan informasi yang salah dan menyesatkan.
Penulis: Vivi Febrianti | Editor: Vivi Febrianti
TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Rekaman suara berisi penggalan percakapan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir ramai diperbincangkan.
Di rekaman suara itu, terdengar suara dua orang yang disebut suara Rini dan Sofyan.
Begini penggalan percakapan mereka :
RS : Ya, ya, kemarin ngomong sama bapak kemarin, yang penting gini lah, udahlah sebaiknya yang harus ambil ini dua Pertamina sama PLN, jadi dua-duanya punya saham lah pak, begitu
SB : Dikasih kecil kemarin saya bertahan Bu, ya kan beliau ngotot.
Baca: Tulis Cuitan Tentang Dilan, Kalimat Rocky Gerung Ini Bikin Cewek-cewek Gemas
RS : ...sama PLN...
SB : PLN. Waktu itu saya kan ketemu Pak Ari juga Bu. Saya bilang Pak Ari mohon maaf, masalah share ini kita duduk lagi lah Pak Ari..
RS : Saya terserah bapak-bapak lah, saya memang kan konsepnya sama sama Pak Sofyan
SB : Betul
RS : Jadi masalah-masalah off-take kalau tidak dapat off=take dari sana juga tidak dapat pendanaan gitu lho itu aja
SB : Ya gak apa juga bu, cuma 15 % berdua saya bilang ya gak nett lah pak, saya bilang, jangan segitulah pak kan malu saya sebagai Dirut PLN masa dapat 7,5 % saya bilang begitu.
RS : Bener-bener
SB : Saya bilang begitu, "kamu jangan dagang disitu kamu dagang listrik", iya pak tapi nantikan orang bertanya sama saya
RS : Gak apa benar
SB : Saya ngomong ama ibu, tolong Bu...
Baca: Foto-foto Adik Perempuan Olga Syahputra yang Jarang Terekspose, Cantik dan Pangling Banget
RS : Ya benar, gak apa kan sama saja. Apapun biar bagaimana, BUMN ini kan tetap kita jaga, kan akhirnya itu komitmennya komitmen dari BUMN untuk mereka itu supaya IRR (Internal Rates of Return) masuk itu tidak terlepas dari kita juga karena yang utama yang beli kan adalah PLN.. Sama...tapi terutama PLN. Pertamina juga dong
SB : Bukan, Pertamina supply Bu. Iya, oh nggak beli juga ya bu? Beli
RS : Karena dia kan ada customer juga
SB : oh iya ya...
RS : Banyak yang dia terangin juga dia bilang gini kita harus main... lho bagaimana sih kok main ... saya bilang begitu kan.
Pokoknya gini lah kalau menurut saya bilang PLN dan Pertamina ini kan off-take ya gak mungkin dong saya bilang kalau begitu.
Terus menurut saya banyak yang nerusin. Cuma saya bilang sama kakak saya yang satunya, biasanya kalau dia sudah gak mau ngomong, saya ngomong saya yang satunya supaya nyambung kesana gitu kan
SB : Betul, betul.
Baca: Anaknya Terkena Ayunan Saat Main di Playground, Pria Ini Tendang Punggung Anak Kecil Hingga Begini
Penggalan percakapan yang viral itu kemudian diluruskan oleh Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro.
Muncul persepsi percakapan yang diduga sengaja diedit itu bertujuan memberikan informasi yang salah dan menyesatkan.
Kementerian BUMN menegaskan bahwa percakapan tersebut bukan membahas tentang 'bagi-bagi fee' sebagaimana yang dicoba digambarkan dalam penggalan rekaman suara tersebut.
Imam mengakui memang benar Rini dan Sofyan Basir melakukan diskusi mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina.
Diskusi tersebut bertujuan memastikan investasi itu memberikan manfaat maksimal bagi PLN dan negara, bukan sebaliknya untuk membebani PLN.
Percakapan utuh yang sebenarnya terjadi adalah Sofyan Basir memastikan syarat untuk PLN ikut serta dalam proyek tersebut adalah PLN harus mendapatkan porsi saham yang signifikan.
Baca: Ditanya Soal Siapa Tokoh Muda Untuk Jadi Pemimpin, Prabowo : Ah Ente Pura-pura Enggak Tahu Saja
Dengan begitu, PLN memiliki kontrol dalam menilai kelayakannya, baik kelayakan terhadap PLN sebagai calon pengguna utama, maupun sebagai pemilik proyek itu sendiri.
Dalam perbincangan yang dilakukan pada tahun lalu itu pun Menteri Rini secara tegas mengungkapkan hal yang utama ialah BUMN dapat berperan maksimal dalam setiap proyek yang dikerjakan.
Alhasil, BUMN dapat mandiri dalam mengerjakan proyek dengan penguasaan teknologi dan keahlian yang mumpuni.
Proyek penyediaan energi ini pada akhirnya tidak terealisasi karena memang belum diyakini dapat memberikan keuntungan optimal, baik untuk Pertamina maupun PLN.
"Kami tegaskan kembali pembicaraan utuh tersebut isinya sejalan dengan tugas Menteri BUMN untuk memastikan bahwa seluruh BUMN dijalankan dengan dasar Good Corporate Governance (GCG)," kata Imam di Solo, Sabtu (29/04/2018).
Sementara itu, terkait dengan penyebaran dan pengeditan rekaman pembicaraan yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat, Kementerian BUMN akan mengambil upaya hukum untuk mengungkap pembuat serta penyebar informasi menyesatkan tersebut.