KPK Bisa Cek Indikasi Korupsi Dari Rekaman Percakapan Rini Soemarno dan Bos PLN

KPK, tutur dia, bisa bergerak mencari ada atau tidaknya indikasi korupsi dari pembicaraan antara Menteri Rini dan Sofyan Basir

KPK Bisa Cek Indikasi Korupsi Dari Rekaman Percakapan Rini Soemarno dan Bos PLN
Kompas.com
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno (kiri) bersama Dirut PLN Sofyan Basir (kanan) usai secara simbolis melepas 19 bus mudik gratis bersama BUMN Mudik Guyub Rukun 1438 Hijriyah di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Senin (19/6/2017). (KOMPAS.com/ MOH NADLIR) 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai penegak hukum bisa menindaklanjuti informasi dari rekaman percakapan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir.

KPK, tutur dia, bisa bergerak mencari ada atau tidaknya indikasi korupsi dari pembicaraan antara Menteri Rini dan Sofyan Basir yang membahas soal saham.

"Jika memang itu suatu kebenaran atau fakta maka sudah dapat ditingkatkan menjadi penyidikan," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Senin (30/4/2018).

Abdul menuturkan, bocornya rekaman percakapan antara Menteri Rini dan Sofyan Basir punya dua aspek hukum.

Pertama, terjadinya penyadapan yang kemudian disebar luaskan ke masyarakat.

Kedua munculnya atau terkuaknya informasi indikasi korupsi dalam pengelolaan BUMN.

Baca: Soal Insiden Ibu Berkaus #DiaSibukKerja, Mahfud MD : Hati Saya Sangat Tersayat dan Menangis

Pasal 40 UU Telekomunikasi dan Pasal 31 ayat (1) UU ITE melarang penyadapan informasi melalui jaringan telkomunikasi.

Ancaman pidananya lebih dari 10 tahun.

Namun, menurut Abdul, pasal-pasal tersebut bisa dikesampingkan bila informasi yang disampaikan ternyata informasi yang penting untuk pengungkapan tindak pidana korupsi.

Halaman
12
Editor: Ardhi Sanjaya
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved