KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Basuki Hadimuljono Terkiat Kasus Suap PUPR

Basuki tidak bisa memenuhi panggilan KPK karena sedang berada di luar kota.

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Basuki Hadimuljono Terkiat Kasus Suap PUPR
KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat memberikan keterangan pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2017). Febri Diansyah mengungkapkan bahwa KPK tengah mempertimbangkan mengambil langkah untuk memasukkan Ketua DPR RI Setya Novanto dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menjadwal ulang pemeriksaan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono terkait kasus suap pada proyek Kementerian PUPR 2016.

Basuki tidak bisa memenuhi panggilan KPK karena sedang berada di luar kota.

“Tidak hadir, tadi pihak saksi (Basuki Hadimuljono) sudah menyampaikan ada tugas lain di luar kota hari ini,”ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam pesan singkat, Jumat (11/5/2018).

Febri mengatakan, akan menjadwalkan pemeriksaan Menteri PUPR pada minggu depan. “Dijadwalkan kembali senin depan,” kata Febri.

Sedianya, Basuki diperiksa terkait kasus suap pada proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2016.

Dalam kasus ini, Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan diduga menerima suap Rp 6,3 miliar.

Suap untuk Rudi diduga diberikan mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary.

Uang untuk Rudi didapat Amran dari sejumlah kontraktor proyek tersebut, salah satunya Dirut PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir.

Amran diduga menerima sejumlah uang terkait proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Uang tersebut dari beberapa kontraktor, salah satunya Dirut PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir.

Selain itu, Rudi juga diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Dalam kasus ini, ia disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b, atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber berita klik disini : KPK Atur Ulang Jadwal Pemanggilan Hadimuljono Terkait Kasus Suap PUPR

Editor: Ardhi Sanjaya
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved