Berangkat ke Banyuwangi, Bima Arya Studi Banding Pelayanan Terpadu di Mall

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Afdhalul Ikhsan

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor nomor urut 3, Bima Arya – Dedie Rachim berkomitmen menyuguhkan layanan inovatif berupa Mall Pelayanan Publik.

Menurut pasangan Badra itu layanan yang dimaksud adalah administrasi kependudukan seperti akte kelahiran dan kematian, kartu identitas anak, e-KTP, izin usaha, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PDAM, pelayanan izin terkait kendaraan di Samsat, pembayaran retribusi daerah, pernikahan hingga pembuatan SIM.

Bima juga mengaku bahwa pihaknya telah berupaya menyuguhkan sistem birokrasi yang berkualitas, efektif dan efisien.

Sesuai dengan namanya, dalam program tersebut akan melayani banyak pembuatan administrasi, dokumen hingga surat izin secara terintegrasi dalam satu tempat, sambungnya.

Baca: Suhu Air Mencapai 0 Derajat, Basarnas Kesulitan Evakuasi Korban Kapal Tenggelam di Danau Toba

"Mall Pelayanan Publik terpadu ini bisa memudahkan warga mengurus berbagai dokumen yang diperlukan. Tidak hanya layanan pemerintah yang bisa diakses, tapi juga stakeholder dari intansi lainnya, seperti Imigrasi untuk mengurus paspor dan surat lainnya, Bea Cukai, pajak, surat tanah dan pihak lainnya seperti BUMN, BUMD dan gerai swasta lainnya,” ungkap Bima Arya kepada TribunnewsBogor.com Kamis (21/6/2018).

Dijelaskannya bahwa Mall Pelayanan Publik Kota Bogor mengedepankan prinsip keterpaduan, berdaya guna, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas dan kenyamanan.

Bahkan, Bima Arya-Dedie Rachim juga telah melakukan tahapan untuk mewujudkan layanan terpadu itu dengan melakukan studi banding ke Kabupaten Banyuwangi yang dinilai sukses menerapkan layanan tersebut.

Baca: Hesti Purwadinata Sukses Jadi Presenter, Ternyata Bersuamikan Seorang Aktor Keren

“Di Kota Bogor sejauh ini tempat yang paling ideal untuk Mall Pelayanan Publik di Lippo Plaza Keboen Raya. Tapi masih tentative. Intinya Warga perlu transparansi dan percepatan. Saat saya masuk kembali menjadi Walikota pada 23 Juni 2018 mendatang, saya akan langsung berkoordinasi dan berkonsultasi ke pemerintah pusat mengenai teknis dan lain sebagainya supaya bisa langusng eksekusi targetnya awal tahun depan sudah bisa luncurkan. Semua dinas terlibat tapi dibawah koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor,” bebernya.