Pilkada Kabupaten Bogor 2018

Dituding Tak Netral di Pilkada 2018, Panwaslu Kabupaten Bogor Bantah Biarkan Laporan Kecurangan

bahkan menyebut bahwa Panwaslu Kabupaten Bogor tidak netral dalam melaksanakan tugasnya mengawasi pelaksanaan pesta demokrasi ini.

Dituding Tak Netral di Pilkada 2018, Panwaslu Kabupaten Bogor Bantah Biarkan Laporan Kecurangan
TribunnewsBogor.com/Mohamad Afkar Sarvika
Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Bogor, Irfan Firmansyah 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Mohamad Afkar Sarvika

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bogor dinilai tak maksimal dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pada pelaksaan Pilkada Kabupaten Bogor.

Tudingan tersebut dilayangkan sejumlah massa yang mengatasnamakan Forum Pilkada Bersih saat berunjuk rasa di depan Kantor Panwaslu siang tadi.

Puluhan massa tersebut bahkan menyebut bahwa Panwaslu Kabupaten Bogor tidak netral dalam melaksanakan tugasnya mengawasi pelaksanaan pesta demokrasi ini.

Sebab menurut Forum Pilkada Bersih, dari banyaknya laporan dugaan pelanggaran pada Pilkada Kabupaten Bogor, Panwaslu bersikap tidak tegas dan seolah tak mengusut tuntas setiap laporan.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Bogor, Irfan Firmansyah tak menampik bahwa selama pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bogor memang ada sejumlah laporan yang masuk ke pihaknya.

Namun dari sekian banyak laporan tersebut rupanya tidak memenuhi unsur dan tidak disertai alat bukti yang kuat.

Sehingga, laporan-laporan dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.

"Tidak ada satupun yang naik ke proses penyidikan, sudah dilakukan klarifikasi kemudian dilakukan pembahasan kedua, hasilnya tidak memenuhi unsur pidana, alat bukti pun tidak mendukung," ujarnya kepada TribunnewsBogor.com, Selasa (3/7/2018).

"Misalnya laporan dugaan keterlibatan Kepala Desa, setelah diklarifikasi dan dilakikan pembahasan kedua itu banyak unsur yang tak terpenuhi," tambahnya.

Ia pun membantah bila pihaknya tidak menjalankan tugasnya dengan maksimal.

Ia menegaskan bahwa sejauh ini pihaknya telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai aturan yang berlaku pada pelaksaan Pilkada Kabupaten Bogor.

"Selaama ini kami memutuskan sesuatu sesuai aturan main yang berlaku, ketika alat bukti maupun unsur tidak terpenuhi, maka kita tak bisa memaksakan laporan tersebut naik ke proses penyidikan, karena bisa diangap krimilaisasi," tukasnya.

Penulis: Mohamad Afkar Sarvika
Editor: Ardhi Sanjaya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved