Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, MEGAMENDUNG - Ketua Panwaslu Kabupaten Bogor, Ridwan Arifin mengatakan bahwa sampai saat ini dugaan pelanggaran pidana Pilkada Kabuputen Bogor 2018 belum ada satu pun yang diteruskan untuk ditindak lebih lanjut.

Sebab, kata dia, ketika dugaan pelanggaran pidana itu ditindak lanjuti, selalu berakhir buntu karena belum memenuhi aturan seperti cukup bukti dan yang lainnya.

"Untuk (pelanggaran) pidana, jujur saja belum ada yang diteruskan, karena itu selalu mentok di pembahasan peraturan," kata Ridwan kepada TribunnewsBogor.com, di Hotel Puri Avia, Puncak Bogor, Kamis (3/8/2018).

Selain itu, Ia menuturkan bahwa pihak Panwaslu juga sudah menerima temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pilkada mencapai sekitar 46 pelanggaran.

Namun untuk dugaan pelanggaran administrasi, kata dia, sudah banyak yang berhasil diteruskan untuk ditindaklanjuti.

"Kalau temuan kita, temuan dan laporan itu ada 46, kurang lebih. Yang banyak diteruskan itu terkait pelanggaran administrasi, kalau administrasi kita sudah ada rekomendasi ke komisi ASN Jakarta, terus juga inspektorat dan lain-lain. Untuk pidana, jujur saja belum ada yang diteruskan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, karena hal ini, Panwaslu Kabupaten Bogor juga sempat didatangi massa yang berunjuk rasa karena dinilai melakukan pembiaran terhadap sejumlah pelanggaran pidana pilkada pada Selasa (3/7/2018) lalu.