Breaking News:

Moeldoko Sebut Demokrasi di Indonesia Jadi Contoh di Seluruh Dunia, 'Mereka Terheran-heran'

Karena tidak ada konflik horizontal yang muncul, meski persaingan antara masing-masing kubu politik terjadi cukup ketat.

Kompas.com
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal, di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/6/2018).(KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO) 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -  Pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 akan dimulai pada (4/8/2018) besok. Diperkirakan, suhu politik di Indonesia semakin meningkat sekaligus menjadi ujian kematangan demokrasi di Indonesia yang menjadi perhatian dunia.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, mengungkapkan bahwa dunia internasional dan negara-negara sahabat kagum dengan demokrasi yang berjalan di Indonesia.

Kesan itu ia dapatkan ketika dirinya mewakili Presiden Joko Widodo, hadir di ajang Open Government Partnership (OGP) Global Summit di Georgia, beberapa waktu lalu, Moeldoko bercerita tentang keberhasilan Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 171 wilayah secara serentak.

“Mereka terheran-heran, Indonesia sebagai negara yang sangat besar dan sangat plural, baru saja selesai Pilkada Serentak di daerah sebanyak itu,” kata Moeldoko kepada wartawan di Jakarta, Jumat (3/4) siang.

Sejauh ini, demokrasi di Indonesia dianggap sudah cukup matang. Karena tidak ada konflik horizontal yang muncul, meski persaingan antara masing-masing kubu politik terjadi cukup ketat.

Oleh karena itu, ia berharap agar pencapaian Indonesia itu bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain di dunia. Terutama dalam hal kondusivitas pada saat proses penyelenggaraan Pemilu.

“Ini menunjukkan kematangan demokrasi di Indonesia, perlu negara lain melihat Indonesia. Model seperti ini sangat menarik untuk negara-negara OGP,” katanya.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, perilaku elit politik punya peran yang cukup penting dalam menjaga suhu politik dalam negeri. Apalagi figur yang menjadi Capres dan Cawapres nanti. “Tokoh politik harus menjadi aktor terdepan dalam meredam potensi konflik antar warga. Bahwa perbedaan politik bukan berarti harus membuat perpecahan, apalagi perilaku destruktif dan anarkis,” ujarnya saat dihubungi wartawan.

Ia juga berharap penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU menggandeng seluruh pihak dalam menjalankan proses pemilu. “Terutama penegak hukum, harus ada tindakan tegas bagi provokator-provokator yang menjadi pemicu perpecahan,” tuturnya.

Menurutnya, Indonesia adalah negara populasi muslim terbesar yang paling demokratis di dunia dan sudah patut menjadi contoh bagi negara lain. Ia yakin tidak akan ada konflik horizontal di Indonesia terkait Pemilu di 2019.

Halaman
12
Editor: Damanhuri
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved