BNPB Sebut Penanganan Bencana Tak Harus Selalu Diserahkan ke Pemerintah Pusat

Faktor yang lebih penting adalah keberfungsian perangkat daerah setempat, seperti gubernur dan bupatinya.

TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho memberikan penjelasan terkait kondisi gempa di Tasikmalaya, di Jakarta, Sabtu (16/12/2017). BNPB mencatat gempa bumi berkekuatan 6,9 SR yang berpusat di Tasikmalaya mengakibatkan tiga orang meninggal, 208 rumah mengalami rusak berat serta 150 rumah rusak sedang dan 97 rusak ringan. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan bahwa penanganan sebuah bencana tak melulu diserahkan ke pusat atau menjadi bencana nasional.

Ia menjelaskan, perbedaan status bencana nasional hanyalah siapa yang mengontrol dan memiliki kewenangan terkait komando penanganan, pemerintah daerah atau pemerintah pusat.

"Nah kita itu kan, visi bangsa Indonesia mewujudkan bangsa yang tangguh menghadapi bencana. Jadi, kalau sedikit-sedikit menyerahkan ke pusat, lalu pemda ngapain," ujar Sutopo ketika dihubungi oleh Kompas.com, Senin (13/8/2018).

Pemerintah memang memiliki tolak ukur kuantitatif untuk mengategorikan sebuah bencana sebagai bencana nasional, seperti jumlah korban, jumlah kerugian, dan luas wilayah yang terdampak.

Namun, ukuran tersebut bukanlah ukuran mutlak.

Faktor yang lebih penting adalah keberfungsian perangkat daerah setempat, seperti gubernur dan bupatinya.

Jika pemerintah daerah masih ada atau berfungsi, penanganan bencana menjadi tanggung jawab pemda sebagai pemegang otoritas di daerah tersebut.

"Ketika terjadi bencana, gubernur mengerahkan seluruh sumber daya yang ada membantu kabupaten yang ada. Pemerintah pusat sifatnya hanya mendampingi, memperkuat," terang Sutopo.

"Perkara saat penanganan, personelnya dari pusat, dananya dari pusat, logistik peralatan dari pusat, enggak apa-apa, tapi tetap ditegakkan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab," imbuhnya.

Hal itulah yang terjadi pascagempa bermagnitudo 7 yang mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (5/8/2018).

Halaman
12
Editor: Vivi Febrianti
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved