Bila Menjadi Timses Jokowi-Ma'ruf Amin, Sanksi Berat Dari Demokrat Menanti Deddy Mizwar

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan sanksi berat menanti kader yang secara terang-terangan memiliki sikap politik berlawanan dengan partai.

Hal itu disampaikannya saat ditanya mengenai kemungkinan Deddy Mizwar menjadi juru kampanye pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

"Kalau (mendukung lawan) itu saya kira sanksinya berat, sanksinya macam-macam sesuai pelanggaran yang dilakukan, tapi kalau terlalu berat pelanggarannya sanksinya pasti berat,” ujar Syarief Hasan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/9/2018).

Syarief menegaskan dukungan kader Demokrat kepada pihak lawan bisa dikategorikan sebagai pelanggaran berat lantaran sudah menjadi aturan bahwa kader harus loyal kepada sikap partai dan keputusan pimpinan.

Suami dari Inggrid Kansil itu menyatakan pihak yang membelot dari keputusan partai bisa dipanggil Dewan Kehormatan partai.

“Itu adalah tupoksi dari Dewan Kehormatan, jadi wajar bila ada pemanggilan kepada kader yang berbeda sikap,” imbuhnya.

Syarief juga mengatakan perlu ada klarifikasi terhadap pemberitaan mengenai Deddy Mizwar yang dikabarkan setuju menjadi juru kampanye Jokowi.

"Perlu ada klarifikasi, jangan sampai seperti kasus Ketua DPD Demokrat Jawa Timur Soekarwo yang dikatakan memberi dukungan kepada pihak lawan tapi ternyata itu adalah hasil survei internal partai yang memang hasilnya menginginkan partai mendukung Jokowi tapi ternyata partai bersikap berbeda,” pungkasnya.

Sebelumnya diketahui Deddy Mizwar mengikuti rapat di rumah pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin pada 2 September 2018.

Ketua Majelis Pertimbangan Daerah DPD Demokrat Jawa Barat itu mengakui ada permintaan dirinya menjadi juru kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sanksi Berat dari Partai Demokrat Menanti Deddy Mizwar Jika Menjadi Juru Kampanye Jokowi-Ma'ruf