LPPM IPB Gelar Diskusi Bahas Cara Terbaik untuk Rehabilitasi dan Rekontruksi Lombok

Menurutnya, program recovery tidak singkat, karena membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kemudian juga melibatkan banyak pihak.

Humas IPB
Koordinasi rencana RR dilaksanakan di ruang Executive Development Training Center (EDTC) Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL), Kampus IPB Baranangsiang (27/8) 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Transdisiplin approach (TDA) adalah satu bagian penting untuk mempercepat pemulihan Lombok pasca gempa awal Agustus lalu.

Kerjasama kelembagaan dan keilmuan diharapkan dapat mempercepat gerak dan proses pemulihan korban gempa.

Langkah ini menjadi penekanan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan mengadakan diskusi bersama stakeholders di bidang terkait untuk menyusun rencana RR (Rehabilitasi dan Rekonstruksi) yang akan didorong IPB.

Setelah pemerintah menetapkan masa transisi di Lombok, walaupun saat ini masih terjadi gempa dalam skala kecil, proses pemulihan perlu segera disiapkan.

Bentuk kesiapan tersebut adalah adanya pedoman bersama yang menjadi payung pelaksanaan program yang diawali dengan koordinasi lintas unit.

Koordinasi rencana RR yang dilaksanakan di ruang Executive Development Training Center (EDTC) Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL), Kampus IPB Baranangsiang (27/8) ini dihadiri oleh Direktur Pendayagunaan Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Dir. PPK KKP) RI, Dr. Balok Budiyanto, Prof. Euis Sunarti dari Pusat Studi Bencana IPB, Erik Syamsul Rizal dari Departemen Sosial Himpunan Alumni (HA) IPB dan Dr. Zulhamsyah Imran dari SEAMEO BIOTROP.

Selain itu diskusi juga dihadiri Kepala PKSPL IPB, Dr. Ario Damar, Dr. Ahmad Faqih dari LPPM IPB dan dipandu oleh Dr .Yonvitner selaku Kepala Pusat Studi Bencana LPPM IPB. PKSPL IPB melalui Kepala Bagian Humas, Amril R. Rangkuti memberikan sharing pengalaman PKSPL dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca Tsunami.

Menurutnya, program recovery tidak singkat, karena membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kemudian juga melibatkan banyak pihak.

Selanjutnya Dir. PPK KKP RI memaparkan berbagai hal terkait pola bencana di pulau-pulau kecil yang sering terjadi. Dr. Balok menyampaikan bahwa seringkali masyarakat dan lingkungan pulau kecil tidak siap menerima kejadian bencana.

“Untuk itu, penting bagi kita untuk menekankan peningkatan kemampuan untuk beradaptasi dengan mempersiapkan berbagai keperluan lainya. Selain itu setiap pulau yang berbeda lingkungan juga perlu memiliki standard operating prosedure (SOP) dan arahan dalam tindakan mitigasi pesisir. Dalam kondisi bencana kita tidak melupakan perlu ekonomi produktif dan sehat guna mendorong keberlanjutan sumber kebutuhan pangan dan gizi masyarakat serta usaha masyarakat di daerah terkena dampak bencana,” ujarnya.

Halaman
12
Editor: Yudhi Maulana Aditama
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved