Dua Kader Demokrat Bicara Soal Penanggalangan Gempa Palu, Peran Puan Maharani Dipertanyakan

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Andi Arief mempertanyakan peran Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dalam hal penangulangan bencana gempa dan tsunamai di Donggala-Palu, Sulawesi Tengah.

Kedua politisi Partai Demokrat ini beranggapan bahwa penanggulangan bencana gempa dan tsunami di Donggala-Palu merupakan tanggung jawab daru Puan Maharani.

Namun, hingga Presiden Joko Widodo meninjau langsung korban gempa dan tsunamai di Donggala-Palu, keberadaan Puan Maharani belum juga diketahui.

"Bukan saya ingin memperkeruh situasi, menurut saya rantai manajemen penanggulangan bencana ada yang putus, Harusnya ini tanggung jawab Menteri Puan Maharani.

Saran saya kabinet 2019-2024 jangan asal pasang menteri, lihat juga kemampuannya." tulis akun Twitter @andiarief_

"Puan Maharani memang bukan kuda troya memilih istilah @budimandjatmiko , tetapi dia menteri yang paling bertanggung jawab soal penanggulangan bencana. Bukan juga lipstik." tambah Andi Arief.

Andi Arief juga memnyinggung soal penjarahan yang terjadi di tengah bencana gempa dan tsunami di Donggala-Palu.

"Soal penjarahan itu soal dukungan logostik yang kurang dari luar wilayah terfampak.

Itulah mata rantai penanganan tanggap darurat yang menjadi tugas dan tanggung jawab menteri Puan Maharani." katanya.

Senada dengan Andi Arief, Ferdinand Hutahaean juga mempertanyakan keberadaan dari Puan Maharani.

"Sy mencoba menahan diri utk tdk menyalahkan pemerintah di kondisi bencana ini.

Tapi melihat carut marut penamgamannya dan kordinasinya membuat kepala sakit.

Kemana Menko Puan? Mgp jd Medagri dan Wiranto yg bicara? Tp bicaranya mlh blunder?

Kasihan @jokowi tak mampu memimpin." kata akun Twitter @LawanPolitikJW

• Warga Ungkap Detik-detik Perumnas Balaroa Palu Amblas 20 Meter : Saya Bergelantung di Kabel Listrik

Ferdinand menuliskan, awalnya mengapresiasi langkah Jokowi untuk datang langsung meninjau korban gempa dan tsunami di Donggala dan Palu.

Tapi, Ferdinand Hutahaean berpendapat bahwa dalam penanganan korban bencana gempa dan tsunamai di Donggala dan Palu ada kesalahan dalam hal koordinasi.

"Sy awalnya mengapresiasi @jokowi yg tiba di Palu pd kesempatan pertama. Saya acungi jempol.

Tapi kekacauan kordinasi ditingkat jajaran membuat situasi berubah dilapangan. @wiranto1947 ngomong, @tjahjo_kumolo jg bicara, namun kekisruhan yg timbul.

Sementara, putri Puan dmn?" katanya.

• Viral Video Warga Jarah Mobil Bantuan Makanan & Obat, Ferdinand Hutahaean: Di Mana Puan Maharani?

Ferdinand juga menyebut bahwa kejadian penjarahan supermarket dan rebutana makanan antar korban bencana gempa dan tsunami di Donggala-Palu sangat memalukan.

"Semestinya urusan gempa dan bencana ada dibawah kordinasi menteti Puan @kemenkopmk , tp mengapa Puan tak terlihat bersuara?

Kekusruhan dilapangan ttg penjarahan ini sungguh memalukan." ujarnya.

Soal penjarahan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantahnya.

"Tidak begitu (sebenarnya) berita yang ditulis," kata Tjahjo dikutip dari Kompas.com.

• Live Streaming Timnas U-16 Indonesia Vs Australia - Perempat Final AFC 2018 di MNC TV

• Remaja Ini Bertahan Hidup Usai Tertimbun Bangunan 2 Hari, Ditemukan Sedang Memeluk Jasad Ibunda

Tjahjo menjelaskan, saat meninjau korban gempa dan tsunami di rumah sakit, ia melihat masyarakat saat itu membutuhkan bantuan makanan dan minuman. Namun, saat itu, lanjut Tjahjo, hampir semua toko tutup dan listrik padam.

"Dalam rapat saya minta pemda fasilitasi beli minuman, makanan, di toko yang jual. Berikan dulu kepada pengungsi dan yang dirawat di rumah sakit. Cari yang punya toko, dibeli dulu dan saya minta pengawalan Satpol PP dan Polri kemudian bagikan makanan tersebut," lanjut Tjahjo.

"Karena darurat listrik mati dan bantuan baru masuk malam dari daerah tetangga. Kondisi darurat. Makanan, minuman belum masuk. Dan saya minta langsung ke gubernur. Beli minuman dari toko yang tutup. Uang gotong royong. Kemendagri ikut beli juga," lanjut Tjahjo.

Diketahui, sebelumnya, beredar berita yang menyatakan diperbolehkannya masyarakat Palu mengambil barang di minimarket pasca gempa dan tsunami di wilayah tersebut.

Berita tersebut memuat pernyataan Tjahjo yang disebut menyatakan masyarakat boleh mengambil barang di minimarket karena telah ditanggung pemerintah.