Breaking News:

Rektor Berharap Muncul Terobosan Model Pembangunan Indonesia dari IPB

Arif Satria mengatakan bahwa Ekonomi Pasar Pancasila pertama kali diangkat kembali oleh Prof. Dr.Ing. B.J. Habibie.

humas IPB
Seminar Nasional ‘Evaluasi Praktik Ekonomi Pancasila Pasca 73 Tahun Indonesia Merdeka’ yang digelar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB bekerjasama dengan Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan TEMPO dalam rangka memperingati Dies Natalis IPB ke-55 di Gedung Andi Hakim Nasoetion Kampus IPB Dramaga, Rabu (26/9). 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Arif Satria berharap muncul terobosan pemikiran besar untuk mengelola model pembangunan Indonesia dari IPB.

Hal tersebut disampaikan Rektor IPB dalam acara Seminar Nasional ‘Evaluasi  Praktik Ekonomi  Pancasila Pasca 73 Tahun Indonesia Merdeka’ yang digelar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB bekerjasama dengan Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan TEMPO dalam rangka memperingati Dies Natalis IPB ke-55 di Gedung Andi Hakim Nasoetion Kampus IPB Dramaga, Rabu (26/9/2018).

 Arif Satria mengatakan bahwa Ekonomi Pasar Pancasila pertama kali diangkat kembali oleh  Prof. Dr.Ing. B.J. Habibie.

“Ini gagasan luar biasa. Mengelola model pembangunan dengan karakteristik masyarakat  seperti teori manapun belum pernah ada. Dibutuhkan terobosan penting. IPB haus teori teori besar yang lahir dari kampus di Indonesia. IPB punya potensi yang besar dalam mendorong lahirnya teori-teori tersebut, saya berharap teori besar akan muncul dari kampus ini,” ucap Rektor IPB.

"Saya berharap kita akan melahirkan terobosan model pembangunan ala kita sendiri. Bisa saja kita buat kategori baru.Tidak hanya teoritis dalam struktur pembangunan. Model tidak hanya di atas kertas tapi diimplementasikan di lapangan," sambungnya.

Dr. Ir. Nunung Nuryartono, Dekan FEM IPB menambahkan sejak mempersiapkan kemerdekaan, para founding fathers bangsa Indonesia telah memikirkan landasan bernegara tidak hanya politik tetapi juga ekonomi.

“Sistem perekonomian hendaknya dibangun berdasarkan nilai-nilai dan semangat ke Indonesia-an. Gagasan ini erat dengan ekonomi kerakyatan yang mengoreksi sistem kolonial dan menjadi jalan tengah yang tidak menganut ekonomi kapitalis, tapi juga bukan sosialis dengan bersumber dari ruh Pancasila. Sistem ekonomi ini lebih dikenal dengan sistem ekonomi Pancasila," ujarnya,

Menurut Dr. Nunung, konsep ekonomi kerakyatan ini tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945, bentuk utama usaha yang diharapkan adalah koperasi sebagai "soko guru" perekonomian bangsa.

Selama 73 tahun Indonesia merdeka, dalam praktiknya terjadi pasang surut, tarik-menarik dan perdebatan praktik Pasal 33 UUD 1945 ini. 

Ketika mendidik diharapkan akademisi tidak sekedar mengajarkan ekonomi kapitalis atau sosialis, tetapi juga mengajarkan sistem ekonomi Pancasila.

Halaman
12
Editor: Yudhi Maulana Aditama
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved