Berdebat Soal Pose Dua Jari Pimpinan IMF, Sudjiwo Tedjo Sebut Negara Tak Perlu Pusing

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Permasalahan pose jari yang dilakukan pimpinan Managing Director IMF Christine Lagarde saat sedang foto bersama menuai perhatian dari budayawan Sudjiwo Tedjo.

Christine Lagarde diketahui berpose dengan mengacungkan kedua jarinya, telunjuk dan jari tengah.

Acungan kedua jari dari Christine Legarde ini melambangkan victory (kemenangan) atau peace (perdamaian).

Sudjiwo Tedjo pun mengartikan sama ketika melihat pose foto dua jari yang dilakuakan Christine Lagarde, yakni bermakna victory (kemenangan).

Akan tetapi, pose kedua jari yang bermakna victory menurut Sudjiwo Tedjo dan Christine Legarde ini justru ditanggapi dan menjadi bahan perdebatan panas di kalangan para politisi.

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan bahkan menegur Christine Lagarde secara langsung.

Saat akan berfoto bersama, Luhut Binsar Panjaitan yang berada di samping Christine Lagarde ini tampak mengacungkan ke-10 jarinya.

Namun ketika melihat pose kedua jari yang dilakukan Christine Lagarde, Luhut lantas mengubah pose jarinya menjadi pose satu jari.

Tak hanya itu, Luhut Binsar Panjaitan juga menegur Christine Lagarde dan membisikkan sesuatu padanya.

Ia meminta agar Christine Lagarde ini untuk mengikuti pose jarinya, yakni dengan berpose satu jari.

"No, No, Not two, not two (jangan dua)," ujar Luhut pada Christine Lagarde.

• Soal Salam Satu Jari di IMF, Tim Prabowo-Sandi Akan Laporkan Luhut dan Sri Mulyani ke Bawaslu

• Luhut Pose Satu Jari dan Bos IMF Pose Dua Jari, Sri Mulyani : Two Is For Prabowo, One Is For Jokowi

Christine Lagarde pun sempat tak mengerti dengan teguran dan ajakan Luhut Binsar Panjaitan.

Di tengah kebingungan Christine Lagarde, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga ikut berfoto pun menjelaskannya.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa maksud Luhut itu adalah berkaitan dengan nomor urut di Pilpres 2019.

Simbol dua jari itu adalah untuk Prabowo karena mendapat nomor urut 02.

Sementara pose satu jari itu untuk Jokowi yang mendapat nomor urut 01.

"Two is for Prabowo, one is for Jokowi (dua untuk Prabowo dan satu untuk Jokowi)," ucap Sri Mulyani.

Percakapan antara 3 tokoh di Pertemuan IMF-Wold Bank ini terekam dan jadi heboh.

Berbagai media televisi dan berita online pun ramai-ramai mengulas mengenai kehebohan ini.

Para tokoh politik pun saling berdebat membicarakan tindakan dari pimpinan IMF, Luhut Binsar Panjaitan, dan Sri Mulyani.

• Timses Minta Luhut dan Sri Mulyani Mengundurkan Diri, Kubu Jokowi: Gara-gara Telunjuk Sepele?

Sudjiwo Tedjo pun heran dengan kehebohan dan perdebatan tersebut.

Sang budayawan yang juga seorang penulis ini lantas membandingkan perbedaan satu huruf pada kata 'victorry (kemenangan)'.

Menurutnya, jika saja kemenangan itu bukan 'V' ictory tapi 'P' ictory, maka negara tak perlu pusing.

Negara tak perlu pusing untuk mengatur jari-jari, begitu menurut Sudjiwo Tedjo.

"Pagi. Andai kemenangan itu bukan “V” ictory tapi “P” ictory .. negara tak perlu pusing mengatur jari-jari," tulis Sudjiwo Tedjo dikutip TribunnesBogor.com dari laman Twitternya, Jumat (19/10/2018).

Gara-gara pose dua jari Christina Lagarde yang kemudian diubah jadi satu jari oleh Luhut ini pun sempat menuai kritikan dari timses Prabowo-Sandi.

• Ditanya Soal Pose Jari Bersama Luhut dan Pimpinan IMF, Sri Mulyani Pilih Bungkam

Bahkan salah satu tim dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferdiannd Hutahaean akan melaporkan Luhut Binsar Panjaitan dan Sri Mulyani ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dilansir TribunnewsBogor.com dari tayangan ulangnya di Twitter, Ferdinand mengatakan, kedua tokoh ini berkampanye secara tidak sah dalam kapasitas Pejabat Negara yang acaranya di biayai menggunakan APBN

Hal tersebut merujuk kepada undang-undang pemilu dan turunan-turunannya termasuk PKPU yang sudah ditetapkan dan diundangkan.

"Ada beberapa hal yang dilarang di sana ya, salah satunya tidak boleng menggunakan fasilitas negara, tidak menggunakan APBN dan APBD untuk berkampanye, itu kan semua diatur," ujar Ferdinand Hutahaean di program televisi Apa Kabar Indonesia Pagi, Kamis (18/10/2018).

Lebih lanjut, Ferdinand menyatakan etika berkampanye tersebut sudah dilanggar oleh pejabat negaranya sendiri.

"Nah bapak ibu yang datang ke sana itu kan sebagai pejabat negara, ketika mereka berkampanye di sana itu, artinya ada etika yang dilanggar, ada aturan yang dilanggar, dan tentu ini wajib diproses oleh Bawaslu," tandasnya.