Breaking News:

Korupsi di Bekasi

Soal Kasus Meikarta, ICW Sebut Banyak Harta Bupati Bekasi yang Sumbernya Tak Jelas

ICW menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu untuk mengusut harta kekayaan Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin.

TribunnewsBogor.com/Sachril Agustin Berutu
Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Sachril Agustin Berutu

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu untuk mengusut harta kekayaan Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin.

"KPK penting untuk menjerat Neneng dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)," katanya, di The 101 Bogor Suryakencana, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jumat (19/10/2018).

Ia menjelaskan, Neneng memiliki banyak tanah yang berjumlah ratusan hektare (ha).

Tanah ini, sambung Donal, tidak bisa dijelaskan asal usulnya.

"Ada banyak sekali aset-aset tanah Neneng yang tidak bisa dijelaskan asal usulnya. Dari pengakuannya, ia mendapatkan tanah ini dari hibah," tuturnya.

Menurut Donal, harta kekayaan Bupati Bekasi ini mencurigakan dan tidak wajar.

"Tanah itu ditulis atas nama Neneng tapi sumber pendapatannya dari hibah. Ini mencurigakan. Menurut saya, KPK perlu mengusut Neneng dengan TPPU," ungkapnya.

Sebelumnya, Neneng ditetapkan KPK sebagai tersangka karena suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Selain Neneng, KPK juga menetapkan Direktur PT Operasional Lippo Grup Billy Sindoro sebagai satu di antara tersangka dari kasus dugaan suap perizinan proyek Pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Penulis: Sachril Agustin Berutu
Editor: Yudhi Maulana Aditama
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved