Anggota Dewan Sebut Jokowi Jangan Cuci Tangan Soal Defisit BPJS, Sudjiwo Tedjo: Maunya DPR ini Apa?

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Budayawan Sudjiwo Tedjo mengomentari judul artikel berita soal defisit BPJS Kesehatan.

Pada artikel tersebut, tampak anggota DPR berkomentar pada isu yang sedang ramai tersebut.

Anggota DPR tersebut menyoroti sikap Presiden Jokowi terhadap kasus tersebut.

Di artikel itu, ditulis ''Defisit BPJS Kesehatan, DPR: Jokowi Semestinya Tak Cuci Tangan"

Nah, judul artikel tersebut yang dikomentari oleh Sudjiwo Tedjo di akun Twitternya, @sudjiwotedjo, Senin (22/10/2018).

Sudjiwo Tedjo mempertanyakan maksud dari pernyataan anggota DPR tersebut.

Bahkan ia mengatakan, kalau DPR jangan sampai melawan ibu-ibu.

Dikutip dari Kompas.com, Anggota Komisi IX DPR, Sumarjati Arjoso mengkritik Presiden Joko Widodo yang menurut dia telah lepas tangan terkait defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Sumarjati menegaskan, BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang berada di bawah koordinasi Presiden langsung.

"Sehingga kami memandang keluhan Presiden kenapa dirinya harus turun tangan sendiri untuk mengurusi defisit anggaran BPJS, sembari menyalahkan Menteri Kesehatan dan Dirut BPJS kesehatan, merupakan respons yang misleading sekaligus menunjukkan jika Presiden tidak menguasai rantai tanggung jawab sistem jaminan kesehatan nasional," kata Sumarjati dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/10/2018).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu pun mempertanyakan kesanggupan Jokowi untuk membenahi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) selama ini.

• Berdebat Soal Pose Dua Jari Pimpinan IMF, Sudjiwo Tedjo Sebut Negara Tak Perlu Pusing

• Sudjiwo Tedjo: Apakah Kursi Presiden Tergantung Hasil Catatan Twitter Sebelum Pilpres 2019?

Untuk masalah di BPJS Kesehatan saja, kata dia, Jokowi malah menyalahkan menterinya.

"Bagaimana bisa masalah sistem jaminan sosial kita benahi jika Presiden sendiri tidak memahami undang-undang dan tata kelembagaan SJSN," ujarnya.

Menurut dia, harusnya Presiden Jokowi bisa memanggil Menteri Kesehatan dan Dirut BPJS kesehatan agar berkoordinasi untuk bersama-sama melihat permasalahan dengan jernih dan mencari solusi yang terbaik untuk menjamin kesehatan rakyat.

“Bagaimanapun pelayanan kesehatan adalah tugas Kementerian Kesehatan, jadi dalam pelaksanaan tugas, BPJS Kesehatan harus berkoordinasi dengan baik dengan Kementerian Kesehatan,” ujarnya.