Eksekusi Mati Tuti Tak Ada Notifikasi dari Arab Saudi, Ini yang Seharusnya Dilakukan Pemerintah

"Kita harus melakukan langkah-langkah konkret untuk memastikan peristiwa yang menimpa Tuti tidak terulang di waktu mendatang," kata dia.

Eksekusi Mati Tuti Tak Ada Notifikasi dari Arab Saudi, Ini yang Seharusnya Dilakukan Pemerintah
kolase Twitter @wahyususilo
Tuti Tursilawati, TKW asal Majalengka yang dieksekusi mati pemerintah Arab Saudi 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi meminta pemerintah membuat kesepakatan mandatory consuler notification dengan Pemerintah Arab Saudi pasca- eksekusi mati Tenaga Kerja Indonesia ( TKI) Tuti Tursilawati.

Tuti Tursilawati dieksekusi mati pada 29 Oktober 2018 di Kota Ta'if.

Pemerintah Arab Saudi mengeksekusi Tuti Tursilawati tanpa memberikan notifikasi atau pemberitahuan resmi kepada Pemerintah Indonesia.

Arwani mengatakan, tidak adanya notifikasi soal pelaksanaan eksekusi karena Pemerintah Indonesia belum pernah memiliki kesepakatan tersebut dengan Arab Saudi.

"Ketiadaan pemberitahuan (notifikasi) oleh Pemerintah Arab Saudi ke Pemerintah RI soal eksekusi Tuti tidak terlepas dari tidak adanya kesepakatan di antara kedua negara ini," ujar Arwani melalui keterangan tertulisnya, Jumat (2/11/2018).

Menurut Arwani, pemerintah harus mengambil langkah konkret agar kasus yang menimpa Tuti Tursilawati tidak kembali terjadi.

Ia menilai, kesepakatan mandatory consuler notification antara Indonesia dan Arab Saudi bisa menjadi salah satu upaya pencegahan.

"Kita harus melakukan langkah-langkah konkret untuk memastikan peristiwa yang menimpa Tuti tidak terulang di waktu mendatang," kata dia.

Komentari Tragedi Lion JT610, Sudjiwo Tedjo Ingatkan Soal Tuti TKW yang Dihukum Mati di Arab Saudi

"Koordinasi antar lembaga mulai BNP2TKI, Kemnaker, Kemlu, termasuk Kedubes Indonesia di luar negeri untuk menguatkan koordinasi dengan baik dan melakukan terobosan yang positif," lanjut Arwani.

Sebelumnya, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal menjelaskan, Arab Saudi memang tidak memiliki ketentuan hukum yang mewajibkan pihak berwenang memberikan pemberitahuan kepada perwakilan pemerintah sebelum eksekusi terhadap warga negara asing dilakukan.

Halaman
12
Editor: khairunnisa
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved