Breaking News:

Polisi Tangkap 3 Pria dan Seorang Wanita Penyebar Hoaks Penculikan Anak, Sosoknya Tak Disangka

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri telah menangkap 4 pelaku penyebaran hoaks terkait penculikan anak

Editor: Damanhuri
TribunnewsBogor.com/Mohamad Afkar Sarvika
Ilustrasi penangkapan 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -  Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri telah menangkap 4 pelaku penyebaran hoaks terkait penculikan anak, yang sempat viral di media sosial Facebook (FB), beberapa waktu lalu.

Kasubdit 2 Dittipidsiber Bareskrim Kombes Pol Rickynaldo Chairul mengatakan penangkapan dilakukan di lokasi berbeda pada tanggal 1-2 November 2018.

"Penangkapan itu kami lakukan di daerah Kemang, Jakarta Selatan; Cideng Jakarta Pusat; kemudian daerah Cengkareng, Tangerang kemudian di daerah Kabupaten Bekasi," ujar Rickynaldo, di Dittipidsiber Bareskrim Polri, Cideng, Jakarta Pusat, Jumat (2/11/2018).

Ia mengatakan 4 pelaku terdiri dari 3 pria dan 1 perempuan. Ketiga pria itu berusia diatas kepala tiga.

Pertama, EW (31 tahun), bekerja sebagai satpam, pemilik akun FB dengan inisial EW. Kedua, RA (33), bekerja sebagai sopir, pemilik akun FB dengan inisial AT.

Ketiga, JHHS (31), bekerja sebagai sopir angkot, pemilik akun FB dengan inisial JHHS. Sementara pelaku keempat, satu-satunya perempuan bernama PR (21), belum memiliki pekerjaan, dan pemilik akun FB DNL.

Pihaknya, kata dia, telah mengamankan sejumlah barang bukti dari para pelaku, seperti handphone, simcard, memory card, hingga akun FB.

"Adapun barang bukti yang kami amankan berupa 1 unit Samsung Galaxy Tab 2 dan 1 unit HP Blackberry, kemudian simcardnya, memory cardnya, termasuk akun facebooknya juga sudah kita amankan," kata dia.

"Kemudian 1 HP merk Vivo, simcardnya juga, serta HP merk Xiaomi termasuknya simcard Telkomsel-nya juga sudah kita amankan," imbuh Rickynaldo.

Lebih lanjut, para pelaku disangkakan dengan pasal 51 juncto pasal 35 UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan/atau pasal 15 UU No 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000.000 atau Rp 12 Miliar.

(Tribunnews.com, Vincentius Jyestha) 

Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved