Breaking News:

KPK Punya Unit Pengendalian Gratifikasi, Pejabat Daerah Bisa Langsung Lapor Bila Temui Kasus Korupsi

untuk kasus yang ditangani KPK sebelumnya, ada beberapa pejabat yang pernah menerima uang dan beberapa fasilitas plus-plus.

TribunnewsBogor.com/Sachril Agustin Berutu
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Sachril Agustin Berutu

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR SELATAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada pemerintah untuk turut aktif dalam memberantas korupsi.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan bila pejabat atau penyelenggara pemerintah melaporkan apa yang ia terima ke KPK dalam waktu 30 hari kerja, maka yang bersangkutan tidak akan terkena ancaman tindak pidana.

Pihaknya telah bekerja sama dengan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berasal dari berbagai instansi Kementerian, Lembaga, Organisasi, dan Pemerintah Daerah.

UPG ini ada untuk membantu KPK dalam menjangkau seluruh wilayah di Indonesia.

Oleh karenanya, bila pejabat atau pegawai pemerintah menerima sesuatu, ia bisa melaporkan hal tersebut ke UPG dalam waktu 30 hari kerja.

Bila tidak, maka bisa dijerat karena menerima gratifikasi.

"Bila tidak melapor, yang berangkutan bisa terjerat Pasal 12B dengan ancaman pidana 4 sampai 20 tahun. Namun kalau melapor, maka yang bersangkutan akan bebas ancaman pidana," katanya, usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional, Sinergi dan Harmoni Unit Pengendalian Gratifikasi di Hotel Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Rabu (14/11/2018).

Febri menambahkan, ada pengecualian ketika para pejabat menerima sesuatu hal.

Lanjutnya, pengecualian itu adalah sudah ada deal atau transaksional sebelumnya.

Halaman
123
Penulis: Sachril Agustin Berutu
Editor: Yudhi Maulana Aditama
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved