Pilpres 2019
PBB Tentukan Sikap Diawal Tahun 2019, Yusril Ihza Mahendra Kenang Jabatannya Pada Masa Orde Baru
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra cerita kenangan jabatannya dimasa pemerintahan Orde Baru
Penulis: Damanhuri | Editor: Damanhuri
lihat foto
TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Partai Bulan Bintang ( PBB ) akan menentukan sikap politiknya diawal tahun 2019 nanti.
Namun, sinyal politik PBB akan mendukung pasangan Capres Jokowi-Maruf Amin.
Sebab, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra sudah menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres ini.
Seusai pertemuan, Yusril mengatakan, partainya akan menentukan sikap politik di Pemilu 2019 pada Januari 2019 yang akan datang.
Ia meyakini, internal partainya akan seiring sejalan dengan pilihan politiknya.
"Untuk internal di PBB tentu ada dinamika, ada pro kontra. Biasalah. Karena itu, kami akan ada rapat koordinasi nasional bulan Januari. Jadi kan sudah panjang waktunya. Mungkin yang marah-marah itu nanti sudah agak tenang, yang ngomel-ngomel sudah mulai mengerti," kata Yusril. "Jadi, Insya Allah (mendukung Jokowi-Ma'ruf). Kan sudah sama," lanjut dia
Namun, sebelum menentukan sikapnya secara resmi, PBB menegaskan tak mengajukan syarat khusus kepada Capres yang didukungnya nanti.
Yusril Ihza Mahendra bahkan bercerita soal jabatannya dimasa pemerintahan Orde Baru.
TribunnewsBogor.com melansir Kompas.com, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noer mengatakan, partainya tidak akan membuat persyaratan terkait jabatan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan mereka dukung.
Menurutnya, permintaan semacam itu tidak pernah diajukan oleh PBB.
"PBB tidak pernah meminta jabatan kepada siapapun yang kami bantu, yang penting buat kami adalah presiden yang kami dukung nanti bisa menyejahterakan rakyat dan bangsa Indonesia," ujar Ferry ketika dihubungi, Minggu (2/12/2018). melansir Kompas.com
"Kami tidak haus kekuasaan," tambah dia.
• PBB Isyaratkan Dukung Pangan Jokowi-Maruf, Begini Tanggapan PDIP
Kata dia, PBB bukan partai yang terobsesi untuk mendapatkan kekuasaan.
Menurunya, dukungan yang diberikan bukan untuk mengejar jabatan tertentu melainkan demi kesejahteraan masyarakat.
Sehingga, syarat yang akan diajukan PBB kepada capres dan cawapres pilihan mereka bukan jabatan.
