Breaking News:

Perjuangkan Larangan Poligami, Politikus PSI Bilang Sejak Berdiri Kami Memang Partai Perempuan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kini tengah gencar memperjuangkan larangan berpoligami.

Editor: Damanhuri
Tribunnews.com/Chaerul Umam
Suasana diskusi bertajuk 'Perempuan dan Politik: Bisakah Poligami di Indonesia Dilarang?' di kawasan Setiabudi Jakarta Selatan, Sabtu (15/12/2018) 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -  Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kini tengah gencar memperjuangkan larangan berpoligami.

Politikus PSI, Dara A.K Nasution menyebut karena sejak beridirinya, PSI merupakan partai perempuan.

"Dari awal beridirinya partai ini memang partai perempuan. Di tingkat DPP 6 dari 9 pengurus DPP adalah perempuan. Di tingkat pengurus 42 persen di seluruh Indonesia adalah perempuan, di tingkat caleg 45 persen, adalah perempuan," ucap Dara dalam diskusi bertajuk 'Perempuan dan Politik: Bisakah Poligami di Indonesia Dilarang?', di Gado-Gado Boplo Satrio, Kawasan Setiabudi Jakarta Selatan, Sabtu (15/12/2018).

Caleg PSI itu pun menilai larangan poligami yang menjadi komitmen pihaknya tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).

Sebab, praktik poligami yang selama ini terjadi di Indonesia dinilai berujung pada kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

"Sedari awal, PSI mengutamakan perempuan di panggung politik. PSI menolak poligami karena praktiknya berujung pada penyengsaraan dan pelarangan tersebut tidak melanggar HAM," imbuhnya.

Lebih lanjut, kata Dara, pejabat dan ASN merupakan perwakilan rakyat dan bekerja dengan dibiayai oleh negara.

Oleh karena itu, pelarangan poligami ini harus dimulai dari pejabat publik yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan kebijakan.

"Setelah memulai kultur pelarangan poligami dari internal partai, PSI ingin nantinya mereka dilarang berpoligami. Mereka adalah pejabat negara dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakatnya untuk tidak melakukan praktik poligami," tutupnya.

Sebelumnya, isu ini muncul dalam pidato politik Ketua Umum PSI Grace Natalie di Surabaya, Selasa (11/12/2018).

"Jika kelak lolos di parlemen, langkah yang akan kami lakukan adalah memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat publik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta Aparatur Sipil Negara," kata Grace.

"Kami akan memperjuangkan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memperbolehkan poligami," tambah Grace.

Grace mengatakan, di tengah berbagai kemajuan, masih banyak perempuan yang mengalami ketidakadilan. Salah satu penyebabnya, kata dia, adalah praktik poligami.

(Tribunnews.com, Chaerul Umam) 

Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved