Breaking News:

Mahfud MD: Kontrak Freeport Tak Bisa Diakhiri Begitu Saja

Ditengah perdebatan apakah kontrak karya (KK) PT Freeport Indonesia (PTFI) harus diakhiri tahun 2021 dan Indonesia bisa mendapatkannya secara gratis

Editor: Damanhuri
Tribunnews.com / Rina Ayu
Mahfud MD mantan ketua MK, di MD Inisiative, Dempo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2017). 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -  Ditengah perdebatan apakah kontrak karya (KK) PT Freeport Indonesia (PTFI) harus diakhiri tahun 2021 dan Indonesia bisa mendapatkannya secara gratis, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan KK Freeport telah menyandera pemerintah dan hanya bisa diakhiri dengan negosiasi.

“Kontrak yg menyandera dan menjerat seperti itu memang hanya bisa diakhiri dengan kontrak baru melalui negosiasi. Tak bisa diakhiri begitu saja,” menurut Mahfud dalam keterangan tertulisnya.

Mahfud mengomentari beberapa komentar terkait asumsi sesat jika pemerintah, melalui Holding Industri Pertambangan PT Inalum (Persero), bisa mendapatkan PTFI secara gratis ketika kontrak mereka berakhir di 2021.

Inalum pada Jumat meningkatkan kepemilikannya di PTFI dari 9.36% menjadi 51% dengan membayar US$3.85 miliar atau Rp 55 triliun dan menjadi pengendali perusahaan yang memiliki tambang Grasberg di Papua dengan kekayaan emas, perunggu dan perak sebesar Rp 2,400 triliun hingga 2041.

Dengan beralihnya kepemilikan PTFI dari perusahaan Amerika Serikat Freeport McMoRan (FCX) ke entitas Indonesia, operasional PTFI pun beralih dari KK ke Izin Usaha Pertambangan  Khusus Operasi Produksi (IUPK).

“Menurut hukum, setiap kontrak berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Kontrak hanya bisa diakhiri dgn kontrak baru melalui asas konsensual,” kata Mahfud.

“Ada yg nanya, ‘apakah kontrak tetap mengikat jika dibuat dengan diduga ada penyuapan?’ Itu harus diputus oleh peradilan pidana dulu, dan peradilan pidana untuk kasus  korupsi atau penyuapan mempunyai masa kedaluwarsa selama 18 tahun. KK itu terjadi tahun 1991, dan kedaluwarsanya pada 2009.” terang Mahfud.

“Seharusnya kalau mau dipidanakan selambat-lambatnya ya tahun 2009,” tambahnya.

PTFI melakukan eksplorasi dan penambangan berdasarkan KK dengan pemerintah Indonesia yang ditandatangani pada tahun 1967 di zaman Soeharto dan diperbarui melalui KK tahun 1991 di zaman Presiden yang sama dengan masa operasi hingga 2021.

Terkait dengan masa operasi tersebut, FCX dan pemerintah memiliki interpretasi yang berbeda atas isi pasal perpanjangan. Pengertian FCX adalah bahwa KK akan berakhir di tahun 2021 namun mereka berhak mengajukan perpanjangan dua kali 10 tahun (hingga 2041). Pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan tersebut secara "tidak wajar".

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved