Breaking News:

Pilpres 2019

Debat Pilpres 2019- Curhat Anaknya Tak Diterima CPNS, Jokowi Akui Tak Keluar Biaya Saat Pilkada DKI

Dalam sesi kedua Debat Pilpres 2019, kedua capres cawapres mendapat pertanyaan bertemakan korupsi.

Tribunnews/Jeprima
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut Joko Widodo dan Maaruf Amin saat mengikuti acara Debat Pertama Capres dan Cawapres di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Debat Pertama ini mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme. 

Mendapat kesempatan untuk memberikan tanggapan, Prabowo Subianto berpendapat perlu ada langkah-langkah yang lebih konkret, praktis dan segera.

Ia mencontohkan, gaji gubernur yang hanya Rp 8 juta merupakan hal yang tak realistis.

"Saya kira kalau benar-benar niat harus melakukan terobosan. Lalukita potong kebutuhan-kebutuhan kampanye, sebagai contoh televisi, televisi itu milik rakyat, jadi kita tak perlu bayar mahal untuk (kampanye di televisi," ucapnya.

Ditanya Persiapan Jelang Debat Pilpres 2019, Jokowi : Mantul Lah !

Fahri Hamzah Kritik Penolakan Prabowo Soal Usulan Serang Personal di Debat: Payah Juga Kandidat Kita

Mendapat tanggapan dari Prabowo Subianto, Jokowi kembali menegaskan kalau rekrutmen berbasis kompetensi dan bukan finansial adalah kunci utama.

"Contohnya saya, saat saya pemilihan Wali Kota (Solo), saya menggunakan anggaran sangat kecil. Saat pemilihan Gubernur (DKI Jakarta) saya tak mengeluarkan biaya. Pak Prabowo pun tahu mengenai itu. Tetapi memang ini sekali lagi memerlukan sebuah proses yang panjang, artinya pergerakan politik bisa dimulai dari relawan, keinginan publik untuk mendepatkan pemimpin publik tanpa mengedepankan finansial," ucap Jokowi disambut riuh pendukungnya.

Prabowo Tuding Jokowi Menuduh 

Debat Pilpres 2019 malam ini ternyata berlangsung cukup seru dan menarik malam ini, Kamis (17/1/2019).

Salah satunya, ketika moderator Ira Koesno memberikan pertanyaan kepada pasangan capres cawapres nomur urut 01, Jokowi yang betemakan hukum.

Pertanyaan tersebut yakni di masyarakat kerap dipertentangkan antar ketegasan penegakan hukum dengan isu HAM. Dalam konteks seperti apa ketegasan penegakkan hukum harus ditegakkan dan dalam konteks apa HAM yang harus mendapat perhatian.

Jokowi pun menjawab kalau seharusnya jangan dipertentangkan antara HAM dengan penindakan hukum.

Halaman
1234
Penulis: yudhi Maulana
Editor: Yudhi Maulana Aditama
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved