BNI Ikut Biayai Acara Dana Desa yang Dihadiri Jokowi di Garut, Ini Penjelasan Kementerian Desa

kerjasama itu juga menguntungkan BNI, karena BNI tidak perlu membangun kantor, tapi bisa menggunakan BUMDes.

BNI Ikut Biayai Acara Dana Desa yang Dihadiri Jokowi di Garut, Ini Penjelasan Kementerian Desa
TRIBUN JABAR/FIRMAN WIJAKSANA
Presiden Joko Widodo dipangkas rambutnya oleh Herman, tukang cukur langganannya di acara cukur massal yang diadakan di Situ Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1/2019). 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Menteri Desa Eko Putro Sandjojo memberikan penjelasan terkait surat yang menyebut BNI ikut memfasilitasi acara sosialisasi dana desa yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Garut, Jawa Barat.

Surat itu awalnya diunggah Mantan Staf Khusus Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Muhammad Said Didu melalui akun Twitter-nya, @saididu.

Said Didu menilai, BNI yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak boleh menanggung biaya kunjungan presiden.

Pasalnya, kunjungan presiden itu bukan acara dari BNI sendiri.

"Lihat surat ini, Kementerian desa pun "meminta" BUMN @BNI menanggung kunjungan Presiden yg sepertinya kegiatan tsb bukan acara @BNI.

Dana BUMN tdk boleh digunakan utk hal2 seperti ini.

Ayo mari kita awasi "sponsor" BUMN yg melanggar aturan," tulis Said Didu, Jumat (18/1/2019) malam.

Said Didu lantas membandingkan dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Waktu itu, kata Said Didu, beberapa BUMN ingin membuatkan ucapan selamat atas penghargaan internasional yang didapat SBY.

Namun, Said Didu mengatakan pihaknya melarang hal itu karena uang BUMN hanya boleh digunakan untuk kegiatan BUMN.

Halaman
123
Editor: Yudhi Maulana Aditama
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved