LSM Gempur: Praktek Korupsi dan Pungli Di Daerah Terbanyak Adalah Terkait Perizinan

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Pemburu Koruptor (Gempur), Saprudin Roy mengatakan bahwa sudah banyak pejabat daerah yang ditangani pihaknya masuk penjara karena praktek korupsi dan pungli.

Ia menjelaskan bahwa di daerah-daerah se-Indonesia paling banyak adalah terkait pungli perizinan seperti dalam proyek termasuk di Bogor.

"Di Bogor ini mudah-mudahan gak ada yang masuk penjara pejabatnya karena tindak pidana korupsi dan pungli. Walau pun kita sudah mengendus ada oknum-oknum pejabat yang sering bermain dengan proyek-proyek APBD maupun pungli," kata Saprudin usai meresmikan Sekretariat Harian Gempur Bogor Raya, di Cibinong, Senin (25/2/2019).

Ketua Harian Gempur Bogor Raya, Nurcholis Fardillah, menambahkan bahwa secara teknis Gempur menerima laporan dan keluhan masyarakat terkait adanya dugaan korupsi dan pungli serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

Ia juga mengakui bahwa di Bogor sendiri ia sudah mendapatkan beberapa laporan masyarakat terkait adanya dugaan-dugaan tersebut.

"Hampir semua dinas sebenernya ada (dugaan korupsi dan pungli). Kita juga gak menutup mata. Yang menonjol terkait perizinan di KPK. Nanti ada kejutan untuk Kabupaten Bogor. Sudah dilihat ada target-target tapi secara real belum kita buka, yang selama ini dilaporkan kita gak buka juga. Kita terus koordinasi," ungkap Nurcholis.