Pilpres 2019

Bawaslu: Jokowi Selalu Ambil Cuti Tiap Kali Mau Kampanye

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyebut Presiden petahana Joko Widodo selalu ambil cuti tiap kali mau berkampanye.

Bawaslu: Jokowi Selalu Ambil Cuti Tiap Kali Mau Kampanye
Warta Kota/henry lopulalan
RAKORNAS PDIP - Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) dan Presiden RI ke 6 dan ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, membuka rapat koordinasi nasional (Rakornas) Tiga Pilar PDI Perjuangan di BSD City, Baten, Sabtu(16/12/2017). Rakornas bertema 'Berdikari untuk Indonesia Raya' dengan peserta adalah kepala daerah dari PDI Perjuangan, pengurus daerah, dan anggota DPR/DPRD untuk koselidasi. Warta Kota/henry lopulalan 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyebut Presiden petahana Joko Widodo ( Jokowi ) selalu ambil cuti tiap kali mau berkampanye.

Meski begitu, fasilitas negara sebagai seorang calon presiden petahana tidak bisa dipisahkan.

"Pak Jokowi cuti kok. Tapi pasti akan melekat (fasilitas negara) meskipun untuk kampanye. Memang agak lebih berat yang menjabat, karena ada fasilitas yang melekat dan juga kewenangan yang melekat, itu yang dibatasi ketika yang bersangkutan jadi capres," kata Rahmat Bagja di KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2019).

Dia menjelaskan ada tiga fasilitas melekat bagi mereka yang berstatus petahana.

Di antaranya fasilitas kesehatan, protokoler, keamanan, serta transportasi.

Sementara capres penantang seperti Prabowo Subianto, mendapat fasilitas terbatas hanya keamanan dan transportasi saja.

Hal itu adalah bagian pengamanan standar yang diberlakukan bagi para calon presiden.

Prabowo juga tidak perlu ambil cuti jika mau kampanye lantaran dirinya tidak sedang menjabat posisi di pemerintahan.

Ia meminta seluruh pihak tak mempermasalahkan soal fasilitas negara yang melekat pada diri presiden.

Bagja meminta seluruh pihak tidak permasalahkan soal perbedaan fasilitas negara yang diberikan bagi capres petahana dan capres penantang.

Soal aturan cuti kampanye presiden disebutkan dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Isinya, seorang presiden yang mau berkampanye harus mengajukan cuti dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecuali pengamanan.

 (tribunnews.com, Danang Triatmojo)

Editor: Damanhuri
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved