OTT KPK

Pengamat Sebut OTT Ketua Umum PPP Bisa Berdampak Pada Elektabilitas Capres

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Yusfitriadi menyampaiman padangannya dari segi politik

Pengamat Sebut OTT Ketua Umum PPP Bisa Berdampak Pada Elektabilitas Capres
TribunnewsBogor.com/Mohamad Afkar Sarvika
Ketua Umum PPP, Romahurmuziy 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Kabar ditangkapnya Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau yang dikenal dengan sebutan Rommy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Surabaya, Jawa Timur, sudah terdengar sejak pagi tadi di berbagai pemberitaan.

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Yusfitriadi menyampaiman padangannya dari segi politik bahwa penangkapan petinggi PPP Rohmahurmuziy bisa berpengaruh pada elektabilitas calon pasangan presiden.

Terlebih saat ini di Indonesia sedang berlangsung proses pesta demokrasi yang sebentar lagi akan mendekati hari pencoblosan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg).

Pria yang aktif mengamati dan mengomantari kondisi politik di Bogor ataupun nasional ini pun miliki pandangan bahwa penangkapan Rohmahurmuziy bisa berdampak negatif ataupun positif terhadap calon yang didukungnya.

"Saya melihat terhadap pengaruh elektabilitas capres dan cawapres nomer urut 1, saya melihatnya kasus ott Rommy (Rohmahurmuziy) ini bisa menjadi energi negatif dan positif terhadap elektabilitas capres dan cawapres nomer urut 1, hal ini akan terletak pada kemampuan masing-masing tim sukses dalam membangun opini di tengah masyarakat," katanya Jumat (15/3/2019).

Pria yang juga menjabat sebagai Rektor Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah itu juga mejelaskan jika kabar Ott Rohmahurmuziy terus dihebuskan maka bisa memberikan stigma negatif ataupun positif.

"Iya jadi kalau Ott nya rommy ini terus dihembuskan secara massif dan memberikan stigma buruk ke tengah masyarakat melalui kampanye negatif tentu akan berpengaruh buruh terhadap elektabilitas Jokowi namun juga ada sisi positif yang bisa dijadikan issu yang bisa dikemas kemudian diopinikan ke tengah masyarakat, bahwa pemerintah dalam hal ini jokoawi tidak tebang pilih dalam menegakan hukum, bahkan sama sekali tidak pernah mengintervensi lembaga penegak hukum manapun," ujarnya.

Penulis: Lingga Arvian Nugroho
Editor: Damanhuri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved