Breaking News:

Pilpres 2019

Fatwa MUI Golput Haram, Maruf Amin Ungkap sudah Ada Sejak Tahun 2014

Kiai Maruf Amin menerangkan, fatwa golput haram diputuskan bukan karena Pilpres 2019. Sebab, sudah melalui kesepakatan di komisi fatwa MUI.

Chaerul Umam/Tribunnews.com
Cawapres nomor urut 01, KH Maruf Amin saat menghadiri Istigasah dan Salawat Kubro di Lapangan Dipati Ewangga Windusengkahan, Kuningan, Jawa Barat, Selasa (26/2/2019). 

TRIBUNNEWS.COM - Calon wakil presiden nomor urut 01 KH. Maruf Amin menegaskan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal golput haram sudah dikeluarkan sejak 2014.

Kiai Maruf Amin, yang merupakan Ketua MUI menerangkan soal fatwa MUI terkait golput itu haram. Kiai Maruf Amin berujar, fatwa itu sudah dikeluarkan sejak lama, dari hasil ijtima ulama. Yang berlaku juga pada pemilihan presiden 2014.

"Supaya jangan membuang suara. Fatwa itu dimunculkan lagi karena ada isu kelompok tertentu mencoba mempengaruhi (untuk tak hadir ke TPS)," ujar Kiai Ma'ruf di Purworejo, Jawa Tengah, Selasa (26/3/2019).

Kiai Maruf Amin menerangkan, fatwa golput haram diputuskan bukan karena Pilpres 2019. Sebab, sudah melalui kesepakatan di komisi fatwa MUI.

"Sudah diluncurkan di forum namanya Itjima Ulama, yang dihadiri oleh seluruh komisi fatwa se-Indonesia," imbuh Kiai Maruf Amin.

Fatwa golput haram lahir karena ingin semua orang bisa ikut bertanggung jawab di Pilpres. Jangan karena rasa marah, kemudian tak memilih.

"Supaya bangsa ini jangan kemudian-kemudian ada kemarahan, kejengkelan, ketidakpercayaan, kemudian tidak memberikan partisipasinya dalam membangun bangsa ini," kata Kiai Ma'ruf.

Kiai Ma'ruf mengatakan, adapun keuntungan ini untuk negara bangsa sendiri. Agar sistem pemerintahan semakin kuat.

"Tentu keuntungan untuk negara bangsa. Artinya ketika golput itu semakin sedikit itu, kepercayaan kepada sistem pemerintahan kita ada," tutur Kiai Ma'ruf.

Penulis: Dennis Destryawan 

(Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Soal Fatwa MUI Golput Haram, Maruf Amin Sebut sudah Ada Sejak Tahun 2014)

Editor: Yudhi Maulana Aditama
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved