Jatah Kursi Menteri untuk Demokrat Belum Jelas Jika Prabowo Menang Pilpres, PAN dan PKS Sudah Aman?

Jatah Kursi Menteri untuk Demokrat Belum Jelas Jika Prabowo Menang Pilpres, PAN dan PKS Sudah Aman?

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Pembagian jatah kursi Menteri di kubu Prabowo Subianto saat ini menjadi perbincangan hangat.

Pasalnya, Namun, belum ada kejelasan jatah kursi Menteri untuk Partai Demokrat yang juga bagian salah satu partai mengusung pasangan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.

Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pembicaraan kursi Menteri jika Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terpilih dalam Pemilihan Presiden 2019 sudah dibahas.

Salah satunya mengenai jatah Menteri bagi parpol koalisi pengusung pasangan calon nomor urut 02 itu.

Jatah untuk Partai Demokrat, menurut Hashim, masih dipertimbangkan.

"Demokrat itu masih belum definitif," kata Hashim saat dijumpai di Ayana Hotel, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2019) dilansir Tribunnews.com dari Kompas.com.

Demikian pula untuk partai pengusung lainnya, Partai Berkarya.

"Untuk partai-partai lain, saya kira masih dalam diskusi," ujar Hashim.

Ketika ditanya mengenai Prabowo yang sudah menyebutkan bahwa Komandan Satgas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) merupakan salah satu calon kandidat Menteri jika ia terpilih, Hashim mengatakan, hal itu masih dipertimbangkan.

"Iya salah satu yang dipertimbangkan. Tapi masih dipertimbangkan," ujar Hashim.

Sementara, Hashim menyebutkan, Partai Amanat Nasional (PAN) akan mendapatkan 7 posisi Menteri dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapatkan 6 kursi.

• Taruhan Pindah Negara Batal, Pendukung Prabowo Hapus Akun Twitternya, Yunarto Wijaya: Payah

• Prabowo Subianto : Saya Tanya, AHY Pantas Tidak Jadi Menteri ?

• Yunarto Wijaya Ungkap Alasan Ladeni Orang yang Ngajak Taruhan : Dosa Taruhan Saya yang Tanggung

Menanggapi hal tersebut, Ketua Kogasma (Komando Tugas Bersama) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) mengatakan, pembicaraan jatah Menteri bukan hal yang penting pada saat ini dan bisa melukai perasaan rakyat.

"Setelah saya klarifikasi maksud Pak Hashim adalah masih dipertimbangkan jumlah kursi yang ditawarkan untuk Demokrat. Semoga hal ini dipahami secara baik oleh semua pihak,” ujar AHY di sela-sela kampanyenya di Semarang, Jawa Tengah, Senin (1/4/2019) malam.

AHY mengaku pernah mendapat tawaran jabatan Menteri secara langsung oleh Prabowo Subianto. Prabowo memberikan penawaran tersebut dalam kapasitasnya sebagai calon presiden yang sedang menggalang koalisi.

"Sama seperti partai pengusung Prabowo-Sandiaga Uno lainnya saya pernah ditawari langsung oleh Pak Prabowo dalam kapasitas beliau sebagai capres untuk menggalang koalisi,” kata AHY.

Menurut AHY, saat ini pihaknya fokus untuk memastikan masyarakat tahu Partai Demokrat berjuang untuk kesejahteraan rakyat lima tahun mendatang melalui 14 prioritas.

Prioritas-prioritas tersebut antara lain peningkatan kualitas hidup rakyat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, kesejahteraan masyarakat serta keadilan.

"Kami tidak melihat itu sebagai sesuatu yang penting, tapi membicarakan jabatan Menteri, berapa porsinya, pos mana saja, justru dikhawatirkan bisa melukai perasaan rakyat," ujarnya.

Menurut AHY, pembahasan tersebut bisa dilakukan setelah hari pemilihan umum pada 17 April 2019.

"Secara prgamatis Demokrat menginginkan orang-orang berkapasitas dan berintegritas untuk melakukan perubahan pada pemerintahan ke depan,” katanya.

• Ditantang Pendukung Prabowo di Pilpres 2019, Yunarto Wijaya Siap Pindah Negara Jika Jokowi Kalah

Rencana pembagian jatah Menteri di kubu Prabowo-Sandi mendapat respon dari kubu capres nomor urut 01, Joko Widodo ( Jokowi ).

Menurut Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Hasto Kristiyanto menilai rencana bagi-bagi kursi Menteri di kubu Prabowo-Sandi merupakan sesuatu yang belum waktunya.

"Bagaimana mau bagi-bagi kursi Menteri kalau pemilu saja belum. Sehingga kalau itu orang Jawa (menyebutnya) nggege mongso (menginginkan sesuatu yang belum waktunya)," kata Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019) dikutip dari Tribunnews.com.

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) itu juga mengatakan, proyeksi bagi-bagi kursi Menteri yang dilakukan kubu Prabowo Subianto artinya mencoba mendapatkan dukungan dari pihak lain.

"Itu sebagai sebuah cara ketika upaya hoaks dan fitnah gagal dilakukan mau mencoba dengan upaya bagi kursi Menteri," ujar Hasto.

Pembagian Belum Final

Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Muzani membenarkan pihaknya telah membahas pembagian kekuasaan dengan mitra partai koalisi bila Prabowo-Sandi menang di Pemilu Presiden 2019.

Pernyataan Muzani tersebut merespons pernyataan Direktur Media dan Komunikasi BPN Hashim Djojohadikusumo soal pembagian kursi Menteri kepada partai pengusung.

"Di dalam koalisi, ketika pembicaraan awal, satu dari sekian hal yang dibicarakan tentu saja pembagian kekuasaan presiden dan wakil presiden dan tentu saja masalah Menteri dan itu sudah dibicarakan dalam arti kira-kira porsi partai koalisi tu apa dan bagaimana," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (2/4/2019).

Menurut Muzani pembahasan Menteri tersebut belum sampai pada tahap jumlah.

"Semua sudah dibicarakan tetapi sekali lagi jumlahnya belum dibicarakan. Setahu saya seperti itu dan seingatan saya seperti itu," katanya.