KPK Telusuri Aliran Dana Suap untuk Romahurmuziy

Penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap enam saksi di Jawa Timur terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan di Lingkungan Kementerian Agama.

KPK Telusuri Aliran Dana Suap untuk Romahurmuziy
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua Umumm PPP Romahurmuziy atau yang akrab disapa Romy keluar gedung KPK Jakarta memakain rompi tahanan usai diperiksa oleh penyidik, Sabtu (16/3/2019). Romahurmuziy ditahan oleh KPK usai ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap seleksi jabatan di Kementerian Agama. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -  Penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap enam saksi di Jawa Timur terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan di Lingkungan Kementerian Agama.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, enam saksi tersebut terdiri dari Kepala Kantor Kemenag Lamongan dan Surabaya, serta Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kemenag di Jawa Timur.

Mereka semua diperiksa untuk tersangka Romahurmuziy.

"Pemeriksaan di Jawa Timur dilakukan di Kantor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur," kata Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (12/4/2019).

Dari keenam saksi tersebut, secara garis besar tim penyidik memperdalam soal informasi dugaan aliran dana untuk Romahurmuziy.

"Selain itu tim juga melakukan pendalaman soal seleksi jabatan untuk tersangka MFQ (Muhammad Muafaq Wirahadi, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik)," ungkap Febri Diansyah.

Konstruksi perkara, Selain Romahurmuziy dan Muafaq, KPK juga menetapkan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur (Jatim) Haris Hasanuddin sebagai tersangka kasus jual beli jabatan di Kemenag.

Dalam kasus ini, Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin diduga telah menyuap Romahurmuziy untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kemenag.

Haris saat itu mendaftar sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim.

Sedangkan Muafaq mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.

Untuk memuluskan proses seleksi jabatan tersebut, Haris mendatangi kediaman Romy dan menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta pada 6 Februari 2019, sesuai dengan komitmen sebelumnya.

KPK saat itu menduga telah terjadi pemberian suap tahap pertama.

Halaman
12
Editor: Damanhuri
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved