Pilpres 2019

Mahfud MD Percaya Pada Hasil Quick Count, Ini Pendapatnya Jika Ada Pihak yang Klaim Kemenangan

Menurut Mahfud MD, KPU sebagai panitia pelaksana sudah bisa mengatasi rangkaian masalah itu termasuk jumlah masalah yang tak signifikan.

Mahfud MD Percaya Pada Hasil Quick Count, Ini Pendapatnya Jika Ada Pihak yang Klaim Kemenangan
Kompas.com
Anggota Dewan Pengarah BPIP Mahfud MD ketika ditemui di Kantor BPIP, Jakarta, Kamis (31/5/2018). (KOMPAS.com/ MOH NADLIR) 

"Tidak bisa itu menunjuk kecurangan yang dilakukan kekuatan tertentu, misalnya selama ini yang dituduh pemerintah memperalat KPU," ungkap Mahfud MD.

HASIL Real Count Sementara Pilpres 2019 Versi KPU : Jokowi-Maruf 55,79%, Prabowo-Sandi 44,21%

PKS Klaim Raih 8 % di Quick Count karena Jasa Habib, Anak Jokowi Ikut Beri Respon

"Sekarang beda cara berpikirnya. Kalau zaman orde baru, KPU namanya LPU kan? Itu alat pemerintah, tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa dikontrol," ujar Mahfud MD.

Sekarang menurut dia situasi politik Indonesia sudah berubah.

"Sekarang kan semua bisa ngontrol. Anda bisa ngontrol ke TPS. KPU menurut undang-undang juga independen diawasi oleh Bawaslu. Kalau yang melanggar kontestannya, Bawaslu turun tangan."

"Kalau menyangkut hukum pidana diserahkan ke polisi," kata dia.

Mahfud kemudian menambahkan, jika yang curang adalah KPU atau Bawaslu maka bisa diserahkan ke DKPP yang akan mengadili.

"Kalau terjadi salah perhitungan karena kecurangan juga ada MK. Terus kenapa lagi mesti pakai people power dan sebagainya?" tanya Mahfud MD.

Lanjut Mahfud MD, hal itu justru berpotensi menakut-nakuti rakyat.

"Menurut saya itu menakut-nakuti dan provokasi. Orang kalau tidak ngerti di rakyat bawah akan berteriak curang. Lalu bisa bergerak. Namanya massa kan berbahaya," ucap Mahfud.

Ia pun mengimbau agar semua politikus menjelang dan pasca-Pemilu 2019 ini bersikap dewasa dan tak mengumbar pernyataan kontroversial.

"Menurut saya politisi itu bersikap dewasalah. Mari kita awasi KPU. Saya tidak akan membabi buta membela KPU, tetapi menurut saya instrumen hukum kelembagaan dan perangkat yang disediakan di tengah masyarakat sudah menjamin jika Pemilu ini akan fair," imbuhnya.

Mahfud MD juga mengatakan kini masyarakat bisa mengontrol penuh proses pemilihan umum.

"Sekarang pun memantau boleh di dekat TPS. Asal tidak mengganggu," tegasnya.

Dan lanjut Mahfud MD, jika masyarakat masih curiga soal netralitas ini, ada lembaga Bawaslu untuk melapor.

"Jika Bawaslu masih dicurigai, ada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum). Jika perhitungannya dicurigai, ada MK," ujarnya.

Lantas, bagaimana jika ada yang malah terang-terangan akan mengadu ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) jika terjadi kecurangan?

"Pertama, kalau itu dilakukan akan diketawai sama PBB. Masa PBB harus ngurusi Pemilu di satu negara?" jawab Mahfud MD.

"Enggak ada ceritanya. Kalau mau mengadukan ke pengadilan internasional itu kalau peradilan perdata itu antarnegara. Bukan antarkontestan. Tapi kalau kejahatan kriminil ke pengadilan internasional itu adalah kalau kejahatan kemanusiaan, misal genosida, pembunuhan etnis," kata Mahfud menerangkan.

Menurut dia PBB tidak bisa mengurusi kecurangan Pemilu di satu negara.

"Enggak bisa kecurangan Pemilu (diurus) PBB. Di berbagai dunia. Itu (nanti) diketawai orang," tandas Mahfud MD.

Editor: Yudhi Maulana Aditama
Sumber: Tribun Solo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved