Anies Baswedan Bantah Hentikan Kebijakan PBB Gratis

Anies Baswedan mengatakan, alih-alih dihentikan, kebijakan penggratisan PBB itu akan diperluas.

Anies Baswedan Bantah Hentikan Kebijakan PBB Gratis
KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kamis (22/3/2018). 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan ( PBB) akan dihentikan pada 31 Desember 2019.

Menurut dia, batas waktu yang tertuang dalam revisi peraturan gubernur soal kebijakan itu tak berarti penggratisan PBB akan dihentikan pada tahun 2020.

"Revisi itu bukan berarti dihilangkan, revisi kan bisa ditambah. Bukan misalnya sekarang nih Rp 1 miliar, boleh enggak besok di bawah Rp 2 miliar? Boleh kan," kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Anies Baswedan mengatakan, alih-alih dihentikan, kebijakan penggratisan PBB itu akan diperluas.

"Dan kita rencana menambahkan tahun ini, kita rencananya akan bangun ini semua guru bebas PBB di Jakarta, semua guru, kemudian termasuk pensiunan guru," ujar Anies Baswedan.

Sebelumnya, Anies Baswedan merevisi Pergub Nomor 259 tahun 2015 tentang Pembebasan Atas Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Sederhana Milik Dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal 4A, pembebasan PBB hanya berlaku sampai 31 Desember 2019.

"Pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019."

Ketika ditanya soal batas waktu itu, Anies Baswedan berkilah tiap tahun peraturan soal PBB memang diperbarui.

Pada revisi sebelumnya, yakni Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015, tidak ada batas waktu berlakunya aturan.

Kebijakan pembebasan PBB ini pertama kali diterapkan di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada 2015.

Adapun saat ini ada 990.437 rumah dengan NJOP di bawah Rp 1 miliar yang dibebaskan pajaknya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Anies Bantah Hentikan Kebijakan PBB Gratis "
Penulis : Nibras Nada Nailufar
Editor : Icha Rastika

Editor: Vivi Febrianti
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved