Pilpres 2019

Fahri Hamzah Setuju Situng KPU Diaudit Menyeluruh, Pertanyakan Landasan Hukumnya

Selain itu, Fahri Hamzah juga menyoroti tidak adanya landasan hukum yang mengatur soal Situng.

Kompas.com
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Kamis (15/11/2018). (KOMPAS.com/JESSI CARINA ) 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah setuju Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) diaudit secara menyeluruh.

Menurut Fahri Hamzah, audit harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk soal metode yang digunakan.

Hal ini untuk menjawab keraguan yang dilontarkan oleh pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Ya memang nanti harus ada usulan audit secara menyeluruh. Makanya, menurut saya, audit ini gunanya itu lebih kompleks, lebih komplet dari sekadar audit keuangan, tapi soal prosedur, metode," ujar Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2019).

"Itu semua harus dijawab, jangan ada pertanyaan masyarakat yang enggak terjawab," tutur dia.

Selain itu, Fahri Hamzah juga menyoroti tidak adanya landasan hukum yang mengatur soal Situng.

Oleh sebab itu, ia berpendapat, Situng tidak wajib dilakukan karena pada akhirnya pengumuman resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengacu pada penghitungan manual berjenjang.

"Jadi saya dengar ya, Situng itu ternyata enggak ada dalam undang-undang lho. Situng itu tidak wajib karena basic daripada perhitungannya nanti adalah manual," kata Fahri Hamzah.

"Kalau basisnya manual, sementara Situng-nya bikin kacau, ngapain enggak ditutup aja. Iya kan?" ucapnya.

Sebelumnya, Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno meminta Situng milik KPU diaudit.

Halaman
12
Editor: Ardhi Sanjaya
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved