Breaking News:

Begini 3 Pola Korupsi di Pengadilan Menurut ICW

Indonesia Coruption Watch (ICW) memetakan tiga tahapan pola korupsi yang terjadi di sektor pengadilan.

istimewa
ilustrasi korupsi 

Dia menambahkan, gambaran pola tersebut patut untuk dijadikan perhatian bersama agar ke depan tidak ada lagi pihak yang menambah catatan kelam dunia pengadilan Indonesia.

Coreng nama pengadilan

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, Kayat, semakin meruntuhkan citra pengadilan di mata masyarakat.

ICW mencatat pada era Hatta Ali menjabat Ketua Mahkamah Agung, setidaknya sudah ada 20 orang Hakim yang terlibat praktik korupsi.

"Sudah barang tentu dengan penindakan yang dilakukan KPK terhadap oknum Hakim di Pengadilan Negeri Balikpapan akan semakin meruntuhkan citra pengadilan di mata masyarakat," kata Aktivis ICW, Kurnia Ramadhana, dalam keterangannya, Selasa (7/5/2019).

Hal tersebut terbukti dengan rilis survei yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2018 lalu yang menempatkan sektor pengadilan pada tiga urutan terbawah dalam lembaga rawan terjadi korupsi.

Seorang Hakim yang terlibat kasus korupsi, menurut dia, sebenarnya tidak hanya bersinggungan pada regulasi hukum saja, akan tetapi juga melanggar kode etik.

Dia menjelaskan, Pasal 12 huruf c UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa seorang hakim yang menerima hadiah atau janji untuk mempengaruhi sebuah putusan diancam dengan pidana maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 milyar.

"Selain itu Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim telah menegaskan bahwa Hakim tidak boleh meminta atau menerima pemberian atau fasilitas dari advokat ataupun pihak yang sedang diadili," katanya.

Diberhentikan MA

Halaman
1234
Editor: Yudhi Maulana Aditama
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved