Ditanya Media Asing Soal People Power, Prabowo : Itu Keputusan Rakyat, Saya Bukan Diktator

Berdasarkan dari hasil penelusuran TribunJakarta.com, pertemuan tersebut diwartakan oleh media asing yakni Asia Strait Times.

Editor: Yudhi Maulana Aditama
Tribunnews/JEPRIMA
Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno didampingi para petinggi partai pendukung saat mendeklarasikan kemenangan terkait penyelenggaraan Pilpres 2019 di kediamannya Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (18/4/2019). Prabowo Subianto ditemani Sandiaga Uno kembali menyatakan kemenangannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024 berdasarkan perhitungan lebih dari 62 persen hitungan real count internal pada pemilu 2019. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Sebelumnya diketahui Calon Presiden (Capres) 02 Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan wartawan asing di kediamannya, Kartanegara, Jakarta Selatan, pada Senin (6/5/2019) pukul 16.00 WIB.

Dikutip dari Kompas.com, pertemuan tersebut dilakukan secara terbatas dan tertutup, sebab hanya wartawan media asing terdaftar yang dapat masuk ke kediaman Prabowo Subianto.

Sedangkan, wartawan dari media nasional tidak diperbolehkan untuk meliput dan mengikuti pertemuan tersebut.

Berdasarkan dari hasil penelusuran TribunJakarta.com, pertemuan tersebut diwartakan oleh media asing yakni Asia Strait Times.

Dalam berita tersebut tertulis judul 'Indonesian presidential hopeful Prabowo Subianto calls for data irregularities to be corrected' ditayangkan pada Senin, 6 Mei 2019 pukul 09.52 PM waktu setempat.

Bahasan yang diangkat Prabowo Subianto yakni terkait kecurangan yang diduga terjadi di Pilpres 2019.

Tak hanya itu, diwartakan Prabowo Subianto juga menyinggung soal people power yang santer dibicarakan.

Namun, mulanya Prabowo Subianto membicarakan soal kesalahan entri data di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Prabowo Subianto mengklaim ada lebih dari 70 ribu kesalahan yang terjadi pada Pilpres 2019.

Secara lebih rinci, kesalahan tersebut berupa jumlah pemilih, pemilih yang tidak mendapatkan undangan, sulitnya perizinan kampanye hingga penggunaan perusahaan milik negara untuk membiayai kampanye dari capres petahana, Joko Widodo (Jokowi).

Selain itu, kesalahan penghitungan dari lembaga resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dirasa merugikan kubu Prabowo Subianto.

"Apa yang kami minta adalah koreksi semua penyimpangan. Kami ingin adanya audit dari Tim IT. Semua kesalahan entri harus diperbaiki, itu yang kami minta," minta Prabowo Subianto di hadapan wartawan media asing.

Ia juga mendesak bahwa koreksi kesalahan tersebut harus selesai sebelum hasil resmi diumumkan oleh KPU.

"Kami meminta koreksi itu selesai sebelum tanggal 22 Mei," tambahnya.

Untuk terwujudnya permintaan tersebut, Prabowo Subianto bahkan telah menyiapkan banyak pakar IT dari dalam negeri maupun pakar internasional.

Sumber: Tribun Palu
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved