Pemilu 2019

Ketua DPR RI Bilang Pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu Terlalu Dini

Politikus Golkar tersebut menilai pembentukan Pansus, masih berupa wacana atau usulan. Pembentukan Pansus masih perlu pengkajian mendalam.

Ketua DPR RI Bilang Pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu Terlalu Dini
Dok.DPR
dok. DPR/Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai bahwa pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu terlalu dini. Ia beralasan saat ini tidak jelas apa yang mau dipansuskan.

"Jadi kalau bicara soal pansus itu masih terlalu dini karena kalau soal (pansus pemilu) apa yang mau dipansuskan," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (9/5/2019).

Politikus Golkar tersebut menilai pembentukan Pansus, masih berupa wacana atau usulan. Pembentukan Pansus masih perlu pengkajian mendalam.

"Kan baru dalam tahapan pengkajian," katanya.

Partai Demokrat Sebut Prabowo Tak Mungkin Dapat 62%, Kivlan Zen : SBY Orangnya Licik

Bamsoet mengatakan prematurnya usulan pembentukan Pansus, karena penyelenggaraan Pemilu masih berjalan. Belum diketahui hal apa yang akan dibawa ke Pansus.

"Jadi menurut saya (Pansus) terlalu dini," pungkansya.

Terkait Pemilu sendiri, pada pembukaan Sidang Paripurna Rabu kemarin Bamsoet memberikan sejumlah catatan. Salah satunya yakni dengan mewacanakan pemisahan Pileg dan Pilpres, serta penerapan sistem e voting, selain itu terkahir, yakni seleksi petugas KPPS.

Sebelumnya, penggunaan hak angket dan pembentukan Pansus Pemilu 2019 diusulkan Fraksi PKS saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa menilai, pembentukan pansus sangat penting untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu secara menyeluruh.

Ia mengatakan, hingga saat ini tercatat sebanyak 554 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan panitia pengawas pemilu yang meninggal dunia.

Ia juga menyoroti persoalan lain selama pemilu, antara lain banyaknya kesalahan input dalam Sistem Penghitungan (Situng) perolehan suara milik KPU.

Selain itu, Ledia menegaskan perlu adanya evaluasi terkait akuntabilitas penyelenggara pemilu.

 (Tribunnews, Taufik Ismail)

Editor: Damanhuri
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved