Bogor Istimewa
Kabupaten Bogor Istimewa Dan Gemilang

Kritik Wiranto Soal Tim Pengkaji Ucapan Tokoh, Haris Azhar :Memang Orang Ini Spesialis Hantam Rakyat

Sebab menurut Haris Azhar, problem yang terjadi terkait dengan rencana pembentukan tim pengkaji ucapan tokoh tersebut ada di sosok Wiranto.

Penulis: khairunnisa | Editor: Ardhi Sanjaya
Youtube channel Kompas tv
Haris Azhar, direktur Lokataru 

Kritik Soal Tim Pengkaji Ucapan Tokoh, Haris Azhar ke Wiranto : Orang Ini Spesialis Hantam Rakyat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Direktur Lokataru, Haris Azhar menanggapi keras rencana pembentukan tim hukum nasional pengkaji ucapan tokoh yang dibentuk Menko Polhukam Wiranto.

Bahkan dengan tegas, Haris Azhar menyebut bahwa rencana yang digadang-gadangkan Wiranto adalah bentuk dari sebuah kepanikan.

Sebelumnya, melalui siaran pers, Wiranto mengumumkan akan membentuk tim hukum nasional pengkaji ucapan tokoh.

"Kita membentuk Tim Hukum Nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapapun dia yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum," ujar Wiranto dikutip dari Kompas TV, pada Selasa (7/5/2019).

Wiranto menjelaskan tak akan membiarkan pihak yang mencaci ataupun medelegitimasi presiden yang masih secara sah menjabat hingga Oktober 2019 nanti.

Presiden yang dimaksud Wiranto itu tak lain adalah Jokowi.

"Tidak bisa dibiarkan rongrongan terhadap negara yang sedang sah, bahkan cercaan, makian, terhadap presiden yang masih sah sampai nanti bulan Oktober tahun ini masih menjadi Presiden. Itu sudah ada hukumnya, ada sanksinya," ujar Wiranto.

Mengetahui rencana tersebut, Haris Azhar pun memberikan tanggapannya.

Ngotot Bela Ratna Sarumpaet, Fahri Hamzah Berapi-api : Orang Bohong Banyak, Ngapain Negara Ngurusin?

Mulan Jameela Bahas 554 KPPS Meninggal, Minta Dibentuk Tim Pencari Fakta : Bukan Perkara 01 02 Lagi

Dilansir dari tayangan Satu Meja Kompas TV edisi Rabu (8/5/2019), Haris Azhar mengaku bingung dengan rencana pembentukan tim hukum nasional yang disebut Wiranto.

Haris Azhar pun lantas kembali mengulas soal peristiwa yang menyangkut dengan Wiranto.

"Kalau enggak salah, rezim ini ya yang tutup komisi hukum nasional ya ? Saya enggak paham sebetulnya ini mau ngapain.

Kalau mau dibilang ijtihad, headline besar, lewat pagar saya tembak, statementnya Wiranto. Setahun kemudian Yunhat ditembak atas perintahnya Wiranto untuk mengamankan RUU PKB. Jadi memang orang ini spesialis hantam rakyat," ungkap Haris Azhar.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (18/12/2018). (CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com)
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (18/12/2018). (CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com) (Kompas.com)

Lebih lanjut, Haris Azhar pun menyebut bahwa rezim pemerintahan saat ini memiliki mesin yang bersifat otoriter.

Sambil membahas persoalan rezim negara ini, Haris Azhar pun kembali menyinggung soal sosok Wiranto.

"Menurut saya, mesinnya otoriter, mesin represif, mesin statement yang keluar ini (Wiranto). Kalau mau bicara hukum, hukum ini punya norma. Nama Wiranto ini dicatat di PBB. Jadi ada institusi negara yang melindungi orang seperti Wiranto, menyerahkan berkas penegakan hukum, di kantor satpam," pungkas Haris Azhar.

Menegaskan pernyataannya, Haris Azhar pun lantas menyebut bahwa pembentukan tim yang disebut Wiranto tersebut adalah bentuk dari kepanikan.

Haris Azhar pun menyayangkan jika rakyat akhirnya menjadi sulit untuk mengemukakan pendapat.

Tunggu Eggi Sudjana dan Kivlan Zein, Massa Unjuk Rasa di KPU Kompak Pakai Pita Kuning

Tanggapi Soal Kivlan Zen, Fahri Hamzah: Biar Saja Orang Kayak Begitu, Kalau Bikin Rusak ya Ditangkap

Padahal diakui Haris Azhar, tak lebih dari 10% rakyat yang tertarik mengakses internet hanya untuk membahas persoalan negara maupun politik.

"Saya tangkap kayaknya ini soal kepanikan. Pasca elektoral momen kita. Tapi kalau orang mau menyampaikan, mau posting di sosmednya dia, trus apa yang salah ? trus mau dibuat tim kajian, by the way kita tahu enggak, berapa banyak orang yang mengakses internet untuk isu begini, enggak lebih dari 5%. Sisanya film porno dan dagang online," imbuh Haris Azhar.

Karenanya, soal rencana pembentukan tim hukum nasional yang digaungkan Wiranto, Haris Azhar pun menyebut bahwa saat ini petahana sedang panik.

"Ini cuma berlebihan, petahananya panik karena dia kontestan. Trus saluran-saluran itu tidak cukup dijadikan tempat untuk menuangkan problem yang ada di masyarakat. Begitu orang berpartisipasi, dukung, hore. Begitu dia mengecam, wah bicaranya kotor," pungkasnya.

Lebih lanjut, Haris Azhar pun menyebut bahwa dirinya tidak membela pihak oposisi ataupun kubu BPN.

Yang Haris Azhar soroti dan perhatikan adalah perihal partisipasi rakyat yang seperti sedang ingin direnggut.

Melalui pernyataannya itu, Haris Azhar pun kembali menyebut bahwa sesungguhnya rencana itu dibuat karena Wiranto sedang panik.

"Saya enggak ada urusan sama BPN, 02, yang saya mau bela partisipasi rakyat. Yang mau berpartisipasi menyampaikan dan lain-lain. Jadi ini kepanikan dari si Wiranto," ujar Haris Azhar.

Haris Azhar, direktur Lokataru
Haris Azhar, direktur Lokataru (Youtube channel Kompas tv)

Serangan terus menerus yang Haris Azhar alamatkan pada Wiranto itu lantas kembali ia jelaskan.

Sebab menurut Haris Azhar, problem yang terjadi terkait dengan rencana pembentukan tim pengkaji ucapan tokoh tersebut ada di sosok Wiranto.

Ia pun kembali mengulas perihal hukuman yang harus diberikan untuk para pelaku kejahatan pelanggaran HAM.

"(Problemnya di Wiranto ?) Iya. Karena dalam teori soal keadilan transisional, menghukum orang yang terlibat dalam kejahatan-kejahatan pelanggaran HAM, itu harus dilakukan. Kalau dia tidak didemarkasi, maka dia akan mengulangi kasus-kasusnya. Dan ini yang kita hadapi," ucap Haris Azhar.

Soal Rencana Wiranto Bentuk Tim Kaji Ucapan Tokoh, Fahri Hamzah : Saya Sedih Lihat Mereka Gelagapan

Mendengar kritikan yang dilayangkan Haris Azhar, Sekjen PPP, Arsul Sani pun memberikan pembelaan terhadap pemerintah.

Menurutnya, pemerintah saat ini tidak sedang panik.

Ia juga mengungkap alasan dibentuknya tim hukum nasional pengkaji ucapan tokoh.

"Itu tergantung sisi. Jangan-jangan yang panik juga tim yang menghadapi ini. Itu kan sama saja ketika DPR membuat pansus KPK. Ini kebutuhan sesaat, temporer saja. Tidak ada yang panik.
Justru kita mendorong agar satu kehati-hatian itu ada. Karena kita tidak ingin tumpul ke pendukung pemerintah, tajam ke oposisi," ucap Arsul Sani.

Tayangan lengkapnya :

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved