KPK Akan Tentukan Status Hukum Imam Nahrawi Setelah Vonis Sekjen dan Bendahara Umum KONI

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya akan melihat fakta-fakta yang muncul dalam persidangan.

KPK Akan Tentukan Status Hukum Imam Nahrawi Setelah Vonis Sekjen dan Bendahara Umum KONI
Tribunnews/Abdul Majid
Menpora Imam Nahrawi diwawancarai awak media terkait beberapa pejabat Kemenpora yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK, di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/12/2018). 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) akan menentukan status hukum Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi usai hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa kasus suap dana hibah pemerintah untuk KONI melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga ( Kemenpora).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya akan melihat fakta-fakta yang muncul dalam persidangan.

"Nanti kita tunggu pertimbangan hakim terhadap fakta-fakta sidang dan tuntutan JPU. Dan juga putusan hakim kita tunggu itu dulu, agar kemudian dilakukan analisis lebih lanjut," kata Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019).

Febri menjelaskan, pengembangan dalam sebuah kasus selalu terbuka.

Namun KPK ujarnya, selalu berhati-hati dalam mencermati setiap fakta persidangan yang terkuak.

"Kemungkinan pengembangan dalam sebuah kasus itu selalu ada, sepanjang ada bukti yang cukup. Tentu KPK juga harus berhati-hati dan sangat cermat untuk melihat setiap detail fakta yang ada," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Jaksa Ronald menyampaikan soal pemufakatan jahat Imam saat membacakan tuntutan untuk Sekjen Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy yang dituntut 4 tahun penjara ditambah denda sejumlah Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan dan Bendahara Umum KONI Johny E Awuy yang dituntut 2 tahun penjara ditambah denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Jaksa meminta agar majelis tidak mempertimbangkan kesaksian yang diberikan Imam Nahrawi, Miftahul Ulum, dan Arief Susanto yang membantah penerimaan uang total Rp 11,5 miliar dari Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Johny E Awuy kepada Miftahul Ulum untuk kepentingan Imam Nahrawi.

"Keterangan saksi dan alat bukti berupa buku tabungan bank atas nama Johny E Awuy dan rekening koran dan bukti kartu ATM yang pernah diserahkan Johny atas sepengetahuan Ending kepada Miftahul Ulum serta alat bukti elektronik berupa rekaman percakapan maka bantahan yang dilakukan saksi Miftahul Ulum, saksi Arief Susanto dan saksi Imam Nahrowi menjadi tidak relevan dan patut dikesampingkan," tambah jaksa Ronald.

Alasannya adalah keterangan saksi hanya berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti sah lainnya.

Halaman
12
Editor: Yudhi Maulana Aditama
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved