Arief Poyouno Ngaku Usul Tak Masuk Parlemen Didukung Partai Koalisi : Gak Tau PKS sama PAN yah

Arief Poyuono Ngaku Usul Tak Masuk Parlemen Didukung Partai Koalisi : PKS Sama PAN Gak Tau Deh !

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono berujar akan melakukan pembangkangan pada pemerintahan hasil Pemilu Pilpres 2019

Arief Poyuono mengatakan ada dua tindakan pembangkangan yang bakal dilakukan pada Pemerintaha Jokowi-Maruf Amin

Pertama, Arief Poyuono menyerukan pada pendukung Prabowo-Sandi untuk melakukan pembangkangan pada Pemerintahan mendatang dengan tidak membayar pajak

"pemboikotan bayar pajak itu dimulai nanti tanggal 20 Oktober 2019 ketika terbentuk pemerintahan baru dari hasil pemilu yang curang yang tidak berkualitas, sekarang kan masih sah pak Jokowi dan Jusuf Kalla, justru saya binging seakan sudah pemerintah Jokowi-Maruf karena ada makar-makar," kata Arief Poyuono dikutip dari tayangan CNN Indonesia

Menurut Arief Poyuono tujuan dari tidak baayar pajak karena tidak mengakui pemerintahan Jokowi-Maruf yang dihasilkan dari Pemilu 2019

"kenapa kita tidak perlu bayar pajak karena kita tidak mengakui hasil Pilpres, artinya kita tidak mengakui hasil pemeritantah yang dibentuk dari Pilpres 2019," kata Arief Poyuono

"karena kita tidak mengakui Pilpres tidak perlu mengakui pemerintaha yang dihasilkan Pemilu tidak perlu membayar pajak karena tidak mau pajak dari masyarakat dikelola oleh pemerintahan yang ilegal," tambah Arief Poyuono

Selain memboikot bayar pajak, Arief Poyuono juga mengaku menyerukan untuk tidak masuk ke parlemen

Alasan Arief Poyuono menyerukan tidak masuk parlemen juga serupa dengan aksi boikot pajak

• Tanggapi Soal Waketum Gerindra Tolak Bayar Pajak, Ini Kata Sri Mulyani

• Arief Puyuono Serukan Ajakan Tak Bayar Pajak, Sandiaga Uno Menolak

"parlemen saya sedang menyerukan untuk tidak masuk parlemen kalau kita masuk berarti kita mengakui pemerintah hasil Pemliu curang," kata Arief Poyuono

Menurut Arief Poyuono, dua seruan tersebut merupakan aksi people power

Dua seruan tersebut juga kata Arief Poyuono untuk menghindari korban yang berjatuhan bila dilakukan people power di jalan-jalan

"kita akan diam aja, kita akan melakukan bukan people power seperti di jalanan tetapi dengan pembakangan sipil yaitu dengan tidak bayar pajak kita menyerukan kepada seluruh pemilih Prabowo-Sandi harus ikut dan mengajak mereka untuk tidak mengakui pemerintahan hasil Pemilu dan tidak usah bayar pajak itu yang paling penting," kata Arief Poyuono

"kita lihat apa pemerintahan masih bisa berjalan dengan hampir 50 persen lebih masyarakat pemilih Prabowo-Sandi tidak membayar pajak," tambah Arief Poyuono

Arief Poyuono mengaku usulan tidak bayar pajak dan tidak masuk parlemen mendapat dukungan

"sudah banyak yah, tapi saya kan belum ngitung, dari seluruh di daerah sangat antusias karena kan masysrakat malah senang gak bayar pajak," kata Arief Poyuono

• Tanggapi Pernyataan Arief Poyuono, Sri Mulyani : Partai Politik Juga Dapat Dari APBN Jangan Lupa

Menurut Arief Poyuono pembangkangan yang direncanakan dengan tidak bayar pajak dan tak masuk parlemen merupakan cara berpolitik yang elegan

"pembangkangan sipil merupakan cara berpolitik sangat elegan yang juga dilakukan oleh Mahat Magandi, justru ini untuk mengurangi terjadi kerusuhan lebih baik kita lawan dengan tidak membayar pajak biat elite sadar kalau Pemilu ini hasil curang dan menghasilkan pemerintahan yang tidak kredibel," kata Arief Poyuono

Arief Poyuono juga mengaku bahwa usulannya tidak masuk parlemen mendapat dukungan dari partai koalisi pendukung Prabowo-Sandi

"sudah mbak, mereka mendukung saya lah gak ada yang gak mendukung saya, kalau gak mendukung saya saya tengkurapin nanti," kata Arief Poyuono

"ga tau PKS sama PAN yah," sambung Arief Poyuono

• Arief Puyuono Sindir SBY dan Minta Demokrat Mundur dari Koalisi, Sandiaga Uno Sebut Bulan Ramadan

Menurut Arief Poyuono bila partai koalisi pendukung Prabowo-Sandi masuk ke parlemen sama saja dengan mengakui pemerintahan hasil Pemilu 2019

"kalau saya sih sudah mengusulkan untuk tidak masuk parlemen karena masuk parlemen sama saja mengakui hasil Pilpres 2019.

yang kita kontrol siapa ? orang kita udah gak ngakuin hasil pilpres ya kita ga usah ngakuin pemerintahan yang ada. ga usah kita kritik,

seperti bu Mega ketika melawan Soeharto, bu Mega boikot pemilu PDI-P gak usah ikut, hasilnya apa ? runtuh kan jatohkan Soeharto tidak dapat kepercayaan dari luar negeri, ini akan saya buat begitu nanti pemerintahan Joko Widodo," tutup Arief Poyuono soal usulan tidak bayar pajak dan tak masuk parlemen

Melansir Kompas.com, Sandiaga Uno tidak sepakat dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang mengajak para pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk tidak membayar pajak sebagai kekecewaan terhadap KPU.

Sandiaga Uno yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 02 itu mengatakan, saat ini Indonesia masih menjadi negara yang sulit dari segi ekonomi.

Untuk itu, membayar pajak bagi setiap warga negara merupakan kewajiban untuk membangun negara.

"Saya ingin mengingatkan kita bahwa negara kita lagi sulit, ekonomi neraca perdagangan kita jeblok. Kita juga lihat pelambatan ekonomi. Kita justru perlu meningkatkan rasio pajak kita dengan menambah basis pembayar pajak," kata Sandiaga Uno seusai menghadiri acara ngabuburit di salah satu kampus di kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (16/5/2019).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tak khawatir dengan ancaman dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang menolak bayar pajak karena merasa hasil perhitungan suara di Pilpres 2019 ada kecurangan.

Sebab, wanita yang akrab disapa Ani ini merasa banyak politisi lain yang tak setuju dengan seruan Arief Poyuono itu.

“Kalau saya lihat di antara teman-teman politisi sendiri juga sudah pada berkomentar. Jadi saya tetap berharap bahwa masih banyak yang memiliki cara pendekatan ke negarawanan yang baik," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, kewajiban membayar pajak telah diatur dalam undang-undang.

Menurut Sri Mulyani, warga negara yang baik harus mentaati peraturan untuk memajukan bangsanya.

“Boleh meminta haknya tetapi juga kewajiban harus dilakukan," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyampaikan, pendapatan negara dari pajak bisa digunakan untuk banyak hal.

“Seluruh aparat termasuk DPR, partai politik pun juga dapat dari APBN jangan lupa. Karena mereka mendapat per kepala, jadi kalau ngga mau bayar pajak ya masak negaranya ngga jalan," ucap Sri Mulyani soal seruan Arief Poyuono untuk tidak bayar pajak