Pilpres 2019

DPTb dan DPK Dinilai Janggal, Gerindra Tolak Tandatangani Hasil Rekapitulasi KPU DKI

Lalu jumlah pengguna DPK capres sebesar 221.536 suara, DPK DPR 221.554 suara, dan DPK DPRD 221.555 suara.

DPTb dan DPK Dinilai Janggal, Gerindra Tolak Tandatangani Hasil Rekapitulasi KPU DKI
Kompas.com
Auditorium Binakarna di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, tempat berlangsungnya rekalitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 tingkat provinsi DKI Jakarta.(KOMPAS.com/Vitorio Mantalean) 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif mengatakan, Gerindra menolak untuk menandatangani hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 di tingkat Provinsi DKI Jakarta karena ada kejanggalan.

Menurut dia, kejanggalan tersebut salah satunya tampak dari data jumlah pemilih yang dianggap tidak logis.

"Gerindra menolak hasil rekap pemilihan presiden dan pileg juga. Banyak yang menjadi pertimbangan. Kemudian ada asas-asas yang harusnya dipegang KPU, akuntabel, transparan," kata Syarif di kantor Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandiaga, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/5/2019).

Ia mempermasalahkan jumlah daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus (DPK) untuk pemilihan presiden, DPR, serta DPRD.

Menurut dia, suara DPTb yang memilih caleg seharusnya lebih kecil dibanding DPTb capres.

Begitu juga dengan suara DPK caleg yang harusnya lebih kecil dari capres.

Hasil perolehan suara pilpres dan pileg 2019 DKI berdasarkan hasil pleno tingkat provinsi atau disebut DC1.

Dalam data itu terangkum pengguna DPTb capres mencapai 101.026 suara.

Sementara DPTb DPR 33.990 suara dan DPTb DPRD 30.463 suara.

"Ya DPTb pilpres ya 122 ribu jadinya 101 ribu. (Sebesar) 80 persen apalagi yang DPK, 225 ribu yang enggak nyoblos 4.000 orang, apa iya," kata dia.

Halaman
12
Editor: Ardhi Sanjaya
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved