Mahfud MD: Rakyat,Pemerintah & Paslon Dirugikan, Kelompok yang Ingin Buat Kekeruhan Diuntungkan

Mahfud MD: Rakyat Pemerintah & Paslon Dirugikan, Yang Diuntungkan Kelompok yang Ingin Buat Kekeruhan

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Aksi massa 21 Mei hingga 22 Mei 2019 di Jakarta menuai perhatian dari mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD.

Aksi yang dilakukan ini pasca Komisi Pemilihan Umum ( KPU) mengumumkan hasil Pilpres 2019.

Seperti diketahui, KPU mengumumkan hasil Pilpres 2019 yang mana pasangan Jokowi-Maruf menang atas Prabowo-Sandi.

Aksi 21-22 Mei ini digelar di depan Bawaslu, Sarinah, Tanah Abang, Petamburan, Slipi dan beberapa titik di Jakarta.

Dilansir TribunnewsBogor.com dari Breaking News Kompas TV, Mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menanggapi aksi 21-22 Mei 2019.

Pada awalnya, aksi ini berlangsung damai, akan tetapi kemudian justru ricuh.

"Melihat serentetan kejadian sejak kemarin malam, dini hari hingga sekarang, apa yang Anda baca? Pak Mahfud melihatnya seperti apa?" tanya presenter.

Kemudian, Mahfud MD menyebut bahwa aksi ini bukan lagi perihal kontestan Pilpres 2019. 

• VIDEO Situasi Terkini di Gedung Bawaslu, Massa Lempar Batu hingga Bakar Tenda

• Polisi Tangkap Seorang Anggota FPI, Diduga Sebarkan Pesan Ajakan Pengeboman

"Ini bukan konflik antar kontestan Pilpres atau kontestan pemilu. Karena kontestan Pilpresnya, misalnya Pak Prabowo paslon 02 sudah menyatakan akan jalur hukum. Sehingga gerakan-gerakan saat ini sduah tidak menggunakan legal standing atau penganggung jawab pak Prabowo dan kawan-kawannya BPN.

Sehingga gerakan ini gerakan pengganggu keamanan. Karena sudah tidak ada lagi orang dari Prabowo yang secara formal terlibat.

Karena apabila ada yang men,bela pasti per orang. Karena BPN sendiri menyatakan tidak akan ikut jalur inkonstitusional dan menyatakan akan lewat MK," papar Mahfud MD.

Selanjutnya, Mahfud MD menyebut aksi ini tidak ada kaitan dengan bela Islam.

"Kedua, gerakan ini tidak ada kaitannya dengan bela Islam. Lebih banyak menurut saya adalah provokasinya.

Oleh sebab itu, mari kita menghimbau seluruh warga masyarakat agar tidak terprovokasi seakan-akan membela rakyat, mebela Islam, Padahal ini gerakan pengganggu rakyat

Yang menurut hukum, bukan lagi urusan politik yang berkaitan dengan Pemilu," papar Mahfud MD.

Kemudian, Mahfud MD menyebut bahwa rakyat ini harus dilindungi dari aksi.

"Harus rakyat ini dilindungi dan ditenteramkan oleh aparat," tambahnya.

• Belum Beri Selamat Pada Jokowi, Bima Arya Apresiasi Sikap Zulkifli Hasan

• Prihatin Rusuh 22 Mei di Bawaslu, Bima Arya Minta Aparat Ungkap Aktor Intelektualnya

Mengenai korban yang disebut ada 6 orang tewas akibat aksi ini, Mahfud MD pun memberikan klarifikasi.

"Menurut informasi yang saya dengar dari kedua pihak, yang jadi korban itu bukan menggunakan senjata yang digunakan polisi. Itu senjata dari kerumuman massa juga.

Jadi, masyarakat jangan terprovokasi seakan-akan polisi yang menembaki orang yang disebut korban itu," tambah Mahfud MD.

"Jadi siapa yang diuntungkan pak?" tanya sang presenter berita.

"Gak ada yang diuntungkan, Justru banyak yang dirugikan. Satu yang dirugikan rakyat, kedua pemerintah, yang ketiga paslon-paslon sendiri dirugikan. Yang diuntungkan adalah sekelompok orang yang ingin mengambil keuntungan dan membuat kekeruhan dalam keadaan ini," tutur Mahfud MD.

Tak hanya itu, Mahfud MD menyebut bahwa rakyat ikut terprovokasi seakan-seakan aparat polisi berperang denan salah satu kelompok politik

"Rakyat lebih banyak ikut menurut saya itu ikut terprovokasi saja sekaan-akan aparat berperang dnegan satu kelompok politik yang ingin menegakkan demokrasi.

Kalau demokrasi ingin ditegakkan, hukumnya mau dietggakan yang terkait dengan pemilu, itu disalurkan ke Mahkamah Konstitusi.

Bahkan TKN sendiri sudah siap menghadapi gugatan ke Mahkamah Konstitusi," ujar Mahfud MD.

• Live Aksi 22 Mei di Bawaslu, Polisi: Pak Ustadz Bantu Kami, TNI-Polri Juga Bagian dari Masyarakat

Lanjut, Mahfud MD menyebut mengenai tindakan para aparat kepada massa yang aksi 21-22 Mei.

"Keselamatan rakyat, bangsa dan negara merupakan hukum tertinggi"

"Oleh sebab itu jika aparat melakukan tindakan cepat untuk menyelamatkan rakyat, yang kini gelisah tertipu oleh hoaks seakan-akan terjadi keekrasa oleh aparat.

menurut saya aparat punya hak melakukan itu agar rakyat tenang dan tidak melebar kemana-mana," tandasnya