Sebut Kerusuhan 22 Mei Terencana, Mahfud MD : Pasti Ada Dalangnya, Tidak Mungkin Spontan

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD berpendapat bahwa kericuhan yang terjadi 22 Mei 2019 itu adalah gerakan yang terencana.

Karenanya, Mahfud MD pun meminta agar aparat penegak hukum dalam hal ini TNI dan Polri agar menindak tegas para perusuh yang melakukan kericuhan 22 Mei 2019.

"Aparat penegak hukum tetap menindak tegas para perusuh dan mengayomi dengan baik para pengunjuk rasa yang biasa karena itu bisa dibedakan," ucap Mahfud MD dalam konferensi pers dilansir Kompas TV edisi 28 Mei 2019.

Lebih lanjut, Mahfud MD juga meminta kepada masyarakat untuk menahan unggahan di media sosial.

Yakni terkait dengan penyebaran kabar hoaks di media sosial.

Tak hanya itu, Mahfud MD juga menyebut bahwa kerusuhan 22 Mei itu sesungguhnya bersifat berencana.

Mahfud MD pun berujar bahwa kerusuhan 22 Mei itu memiliki dalang yang hingga saat ini belum juga terungkap.

Sebab, Mahfud MD meyakini bahwa kerusuhan 22 Mei itu tidak mungkin terjadi secara spontan.

"Kita mendukung pemerintah untuk mengungkap dalang kerusuhan karena pasti ada dalangnya, tidak mungkin itu terjadi secara spontan. Gerakannya terlihat sekali sangat terencana dengan sebagai peralatan dan sistem komandonya," kata Mahfud MD.

Selain itu, Mahfud MD juga mendukung agar aparat penegak hukum bisa menangkap sosok yang menyuplai senjata tajam untuk para perusuh aksi 22 Mei.

"Kita mendukung agar segera diungkap bahkan kalau perlu segera ditangkap pembawa atau penyuplai senjata ilegal yang tajam, peluru tajam yang juga sudah ditengarai memakan korban selama terjadinya kerusuhan kemarin," pungkas Mahfud MD.

• Jadi Sasaran Rencana Pembunuhan, Wiranto: Kita Tetap Bekerja Keras, Soal Nyawa Ada di Tangan Allah

Merujuk pada kericuhan aksi 22 Mei juga, Mahfud MD pun meminta agar aparat penegak hukum bisa menyelamatkan keutuhan bangsa serta negara.

"Kita mendukung Polri dan TNI terus menegakkan keamanan dan keadilan untuk masyarakat. Keselamatan bangsa dan negara itu adalah hukum tertinggi di dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi," imbuh Mahfud MD.

4 Nama Pejabat Negara yang Jadi Sasaran Rencana Pembunuhan

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan empat nama pejabat negara yang menjadi sasaran dalam rencana pembunuhan oleh enam tersangka yang telah ditangkap.

Keempat nama itu adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, dan Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Gories Mere.

Hal itu disampaikan Tito di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

"Ada Pak Wiranto, Menko Polhukam, Ada Pak Luhut, Menko Maritim. Lalu ada Pak Kepala BIN, dan juga ada Pak Gories Mere," ujar Tito.

Ia mengatakan, informasi tersebut berasal dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Tito memastikan informasi tersebut bukan berasal dari informasi intelijen.

"Ini dari hasil pemeriksaan tersangka. Jadi bukan informasi intelijen. Kalau informasi intelijen tidak perlu pro justicia," lanjut dia.

• Dituntut 6 Tahun Penjara, Ratna Sarumpaet : Saya Mau Dibuat Stres Lagi Seumur Hidup

Polisi mengungkap adanya kelompok pihak ketiga yang ingin menciptakan martir dalam aksi menolak hasil pilpres pada 22 Mei 2019 di depan Gedung Bawaslu, Jakarta.

Selain itu, kelompok ini juga diduga berniat melakukan upaya pembunuhan terhadap empat pejabat negara dan seorang pemimpin lembaga survei.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal menjelaskan, kronologi upaya pembunuhan ini bermula sejak 1 Oktober 2018.

Saat itu, HK mendapatkan perintah dari seseorang untuk membeli senjata.

"HK menerima perintah dari seseorang untuk membeli dua pucuk senpi laras pendek di Kalibata. Seseorang ini, pihak kami sudah mengetahui identitasnya. Sedang didalami," kata Iqbal dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (27/5/2019).

Setelah itu, lanjut Iqbal, pada 13 Oktober HK menjalankan perintah dan membeli senjata.

Ada empat senjata yang didapat oleh HK dari AF dan AD. Sebagian senjata itu lalu diserahkan HK kepada rekannya, AZ, TJ, dan IR.

Pada 14 Maret, HK mendapat transfer Rp 150 juta. Sebanyak Rp 25 juta ia bagikan kepada TJ. "TJ diminta membunuh dua tokoh nasional. Saya tak sebutkan di depan publik. Kami TNI Polri sudah paham siapa tokoh nasional tersebut," kata Iqbal.

Lalu, pada 12 April, HK kembali mendapat perintah lagi untuk membunuh dua tokoh nasional lainnya.
"Jadi, ada empat target kelompok ini menghabisi nyawa tokoh nasional," ujarnya.

Saat ditanya apakah tokoh nasional yang dimaksud adalah pejabat negara, Iqbal membenarkan.

"Pejabat negara. Tapi bukan presiden. Tapi bukan kapasitas saya menyampaikan ini. Nanti kalau sudah mengerucut baru dikasih tahu," kata dia.

Selain empat pejabat negara, belakangan HK juga mendapat perintah untuk membunuh seorang pemimpin lembaga survei.

"Terdapat perintah lain melalui tersangka AZ untuk bunuh satu pemimpin lembaga swasta. Lembaga survei. Dan tersangka tersebut sudah beberapa kali menyurvei rumah tokoh tersebut," ujar Iqbal.

• Bertemu Hotman Paris KW, Wajah Meriam Bellina Berubah Tegang & Malah Sindir Iis Dahlia Begini