Breaking News:

Terbukti Lakukan Transaksi Pajak BPHTB Tidak Sah, Tiga Terdakwa Divonis Denda Rp 5 Miliar

Dari hasil putusan tersebut, terdakwa Tulisno melakukan upaya maju banding, sedangkan dua terdakwa lainnya menerima vonis.

TribunnewsBogor.com/Nirjuniman Lafau
Surat Setoran Pajak (SSP) di Ruang Sidang Kusumah Atmadja, Pengadilan Negeri Kelas 1 A Cibinong . 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Nirjun Lafau

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Terdakwa kasus  Surat Setoran Pajak (SSP)  telah divonis di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Cibinong pada Senin (10/6/2019).

Kakanwil DJP Jawa Barat III, Caturini Widosari menjelaskan agenda sidang kali ini merupakan pembacaan putusan.

"saya hadir dalam pembacaan putusan atas kasus pidana perpajakan, artinya masalah SSP Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 yang tidak berdasarkan pada transaksi yang sah, atau tidak berdasarkan pada transaksi yang sebenarnya," terang Caturini.

Adapun tiga terdakwa yang telah divonis ialah satu orang merupakan oknum pegawai notaris, dan dua orang lainnya ialah freelancer, namun juga diduga sebagai oknum yang membantu bekerja di kantor notaris yang sama.

"Ada tiga terdakwa, terdakwa pertama ialah Tulisno divonis tiga tahun enam bulan penjara, denda pengganti sekitar lima milyaran, subsider selama lima bulan. Terdakwa kedua ialah Ahmad Muzamil divonis dua tahun enam bulan penjara, denda pengganti lima milyaran, subsider empat bulan. Terdakwa ketiga ialah Adal diri alias Masno divonis dua tahun enam bulan penjara, denda pengganti lima milyar, subsider empat bulan," jelas Caturini.

Dari hasil putusan tersebut, terdakwa Tulisno melakukan upaya maju banding, sedangkan dua terdakwa lainnya menerima vonis.

Caturini juga menjelaskan gambaran atau modus masalah yang telah menjerat tiga terdakwa berkaitan dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan final.

" Jadi ini soal jual beli tanah, ada terkait pajak-pajak BPHTB dan pajak penghasilan final. Kalau BPHTB kan di Pemda, kalau pajak penghasilan final itu di Pemerintah Pusat. Nah, setoran sudah dibayar menurut mereka oleh yang bertransaksi, tetapi pihak mereka tidak menyetorkan ke kas negara, sehingga SSP nya dibuat seolah-olah sudah tervalidasi dengan sah," jelas Caturini.

Ia juga menambahkan, atas kasus ini setidaknya negara mengalami kerugian sekitar Rp 5 miliar.

"kalau dihitung secara keseluruhan termasuk denda-denda, sekitar lima milyar kerugian negara. Jadi transaksi ini sudah berlangsung sejak tahun 2013 hingga tahuh 2017, jadi empat tahun. Bukti-bukti yang sudah kita rekap juga ada 326 lembar transaksi pajak," terang Caturini.

Atas kasus ini, Caturini berharap notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bisa menjadi bagian dari pengawasan perpajakan.

"Kasus ini tentunya menjadi proses pembelajaran, artinya kami akan tetap melakukan pengawasan yang lebih terhadap validasi, SSP, transaksi jual beli tanah, karena kami ini juga akan bekerjasama, atau bagaimana notaris dan PPAT bisa menjadi bagian dari kami, sebagai ujung tombak kita untuk melakukan pengawasan," terang Caturini.

Ia juga menambahkan bahwa perkara BPHTB merupakan tindak pidana pertama yang disidangkan di Indonesia.

"Ini tindak pidana pertama yang disidangkan, yaitu BPHTB di Indonesia. Makanya kita ekspos, meskipun sebenarnya kalau BPHTB ini kejadiannya tidak pertama, umumnya langsung dibayarkan oleh notaris, tetapi kalau selalu kita yang minta notaris untuk membayar, inikan tidak mendidik mereka, makanya saya bilang, oke angkat ini sebagai peringatan juga," jelas Caturini.

Teruntuk bagi masyarakat, Caturini mengajak supaya masyarakat langsung ke pihak perpajakan guna menghindari aktivitas transaksi yang tidak sah.

"Sebagai antisipasi, masyarakat diminta langsung untuk membawa SSP nya ke kantor untuk dicek supaya meyakinkan, apakah ini benar-benar adanya setelah ditandatangani aktenya," pungkas Caturini.

Penulis: Nirjuniman Lafau
Editor: Ardhi Sanjaya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved