KPU Kabupaten Bogor Akan Koordinasi dengan Bawaslu Terkait Alat Bukti C7

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Yudistira Wanne

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Komisi Peilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor belum menyertakan alat bukti C7 untuk menghadapi sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan BPN Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua KPU Kabupaten Bogor, Ummi Wahyuni menjelaskan, belum disertakannya alat bukti C7 dari KPU Kabupaten Bogor yang akan diserahkan kepada KPU Provinsi itu lantaran harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Menurutnya, C7 itu tidak boleh dibuka tanpa adanya saksi dari pihak berwajib seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta petugas keamanan terkait.

Maka dari itu, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan koordinasi terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan.

"Ada beberapa alat bukti yang diminta KPU RI itu ada di dalam kotak. Contohnya seperti C7 itu daftar hadir ada di dalam kotak, itu belum kita ambil. Segala sesuatu yang ada di dalam kotak tentu belum kita ambil, karena kita harus melakukan koordinasi dahulu dengan Bawaslu," ujarnya kepada TribunnewsBogor.com, Selasa (11/6/2019).

Kendati demikian, Ummi mengatakan bahwa selain C7, seluruh alat bukti di KPU Kabupaten Bogor telah seoenuhnya rampung dan akan dibawa ke KPU Provinsi.

"Saat ini alat bukti sudah rampung sepenuhnya dan disiapkan oleh teman-teman Hukum kemudian di legal di coding nanti akan dikirimkan insyaallah hari ini yang berada di luar kotak ya," jelasnya.