Pilpres 2019

Tim Hukum Prabowo-Sandi Sebut Jokowi-Maruf Bisa Didiskualifikasi Karena Langgar UU, Ini Kata KPU

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto menyebut Maruf Amin bisa didiskualifikasi, KPU sebut semua sudah memenuhi syarat.

Tim Hukum Prabowo-Sandi Sebut Jokowi-Maruf Bisa Didiskualifikasi Karena Langgar UU, Ini Kata KPU
Istimewa
Capres Jokowi dan Cawapres Maruf Amin bertemu di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/3/2019) malam. 

Tim Hukum Prabowo-Sandi Sebut Jokowi-Maruf Bisa Didiskualifikasi Karena Langgar UU, Ini Kata KPU

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Pernyataan Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, soal dugaan pelanggaran Undang-Undang yang dilakukan paslon capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Maruf Amin ditanggapi oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Menurut  Wahyu Setiawan, semua peserta sudah memenuhi semua syarat yang sebagai peserta Pilpres 2019.

Sebelumnya, Bambang Widjojanto menilai pasangan Jokowi-Maruf Amin dapat didiskualifikasi karena diduga melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ( UU Pemilu).

Argumen tersebut ditambahkan oleh tim hukum Prabowo-Sandiaga saat perbaikan permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami memasukkan salah satu argumen, yang menurut kami harus dipertimbangkan baik-baik. Karena ini bisa menyebabkan pasangan 01 itu didiskualifikasi," ujar Bambang Widjojanto saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

Menurut Bambang Widjojanto, Maruf Amin diduga melanggar Pasal 227 huruf p UU Pemilu.

Pasal tersebut menyatakan bahwa saat pendaftaran, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden harus menyertakan surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.

Namun menurut Bambang Widjojanto, nama Maruf Amin masih tercatat sebagai pejabat di bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah yang dimuat dalam website resmi kedua bank milik penerintah itu.

"Seseorang yang menjadi bakal calon presiden atau wakil presiden harus berhenti sebagai karyawan atau pejabat BUMN," kata dia.

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga sebut Jokowi-Maruf Bisa Didiskualifikasi karena Hal Ini

Adik Ayu Ting Ting Menangis Diberi Hadiah Saat Ultah, Ivan Gunawan Ucap Doa Sebut Syifa Adik Ipar

Halaman
12
Penulis: Vivi Febrianti
Editor: Soewidia Henaldi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved