Pemilu 2019

Terlambat Lapor, Petugas Penyelenggara Pemilu yang Meninggal Di Kabupaten Bogor Jadi 28 Orang

Jumlah ini, kata dia meningkat dari jumlah total korban sebelumnya yakni 19 orang yang dilaporkan ke KPU Provinsi Jawa Barat

Terlambat Lapor, Petugas Penyelenggara Pemilu yang Meninggal Di Kabupaten Bogor Jadi 28 Orang
Tribun Jogja/ Suluh Pamungkas
Ilustrasi Pemilu 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Komisioner KPUD Kabupaten Bogor, Herry Setiawan mengatakan bahwa jumlah petugas penyelenggara Pemilu 2019 yang meninggal diduga karena kelelahan di wilayah Bumi Tegar Beriman mencapai 28 orang.

Jumlah ini, kata dia meningkat dari jumlah total korban sebelumnya yakni 19 orang yang dilaporkan ke KPU Provinsi Jawa Barat pada batas pelaporan 9 Mei lalu.

Setelah batas tanggal pelaporan tersebut, kata dia, jumlah korban meninggal masih terus bertambah dan tak ikut terlaporkan ke KPU Provinsi.

"Nambah lagi, jadi 28 orang, ada yang dirawat terus meninggal, terus ada laporannya yang terlambat," ujarnya kepada TribunnewsBogor.com, Rabu (12/6/2018).

Ia menjelaskan bahwa pendataan yang terlambat salah satunya terjadi di Hambalang, Kecamatan Citeureup.

Di sana ada keluarga yang tidak melaporkan ke desa jika anggota keluarganya telah meninggal setelah bertugas sebagai anggota penyelenggara Pemilu 2019.

Lanjut Herry, keluarga tersebut juga tak mengetahui bahwa petugas penyelenggara Pemilu yang meninggal akan mendapatkan santunan.

"Akhirnya setelah dia tahu, dia melapor ke kepala desa, ke PPK, baru PPK menindak lanjuti. Tapi di atas tanggal 9, itu batas pelaporan ke KPU RI dan KPU Provinsi, sudah tutup," katanya.

Alhasil, keluarga korban anggota penyelenggara Pemilu yang tak sempat dilaporkan karena batas waktu ini tidak mendapat santunan dari KPU mau pun Gubernur Jawa Barat seperti ke-19 orang yang sudah terlaporkan sebelumnya.

Meski begitu, penambahan jumlah petugas penyelenggara Pemilu yang meninggal ini dilaporkan ke Pemkab Bogor dan tetap mendapat santunan meskipun bukan dari KPU mau pun Gubernur.

"Makanya yang meng-cover itu akhirnya bupati, Pemkab Bogor. Setidaknya seperti untuk keluarga yang di Hambalang itu kami bisa memberikan santunan meskipun tidak full dari KPU RI dan Gubernur Jabar. Mereka dapat santunan dari bupati Rp 30 juta," ungkapnya.

Penulis: Naufal Fauzy
Editor: Ardhi Sanjaya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved