Pilpres 2019

Tim Hukum 02 Tuding Jokowi-Maruf Curang dan Didiskualifikasi, Yusril: Hanya Asumsi, Mudah Dipatahkan

Menurut kubu 02, Jokowi-Maruf harus didiskualifikasi karena curang, Yusril menyebut tuduhan itu masih asumsi, sehingga mudah dipatahkan.

Penulis: Vivi Febrianti | Editor: Damanhuri
Kolase Kompas.com
Yusril Ihza Mahendra dan Bambang Widjojanto 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Sidang sengketa hasil Pilpres 2019 hingga sore ini masih berlangsung di gedung Mahkamah Konsitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat, (14/6/2019).

Pada sidang tersebut, Tim Hukum pasangan Prabowo-Sandiaga meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Maruf Amin sebagai peserta pemilu 2019.

Sementara itu, Tim Hukum Jokowi-Maruf Amin menilai kalau tudugan yang disampaikan oleh kubu 02 itu masih asumsi-asumsi saja.

Dilansir dari Kompas.com, Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto, menilai pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Maruf Amin berpotensi melakukan kecurangan secara terstrukrur, sistematis dan masif selama proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

Oleh sebab itu, tim hukum Prabowo-Sandiaga meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi pasangan Joko Widodo-Maruf Amin sebagai peserta pemilu 2019.

Mereka juga meminta MK menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 sebagai pemenang pilpres atau paling tidak pemungutan suara diulang secara nasional.

"Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan K.H. Ma’ruf Amin harus dibatalkan atau didiskualifikasi sebagai peserta Pilpres 2019, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno harus dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2019, atau paling tidak pemungutan suara Pilpres 2019 diulang secara nasional," ujar Bambang Widjojanto dalam sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat, (14/6/2019).

Bambang Widjojanto menuduh, Presiden Jokowi sebagai petahana setidaknya melakukan lima bentuk kecurangan selama pilpres.

Kelima tuduhan kecurangan itu adalah penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan Program Kerja Pemerintah, Penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, ketidaknetralan Aparatur Negara, polisi dan intelijen, pembatasan kebebasan pers dan diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakkan hukum.

Bambang Widjojanto mengklaim, kelima jenis pelanggaran dan kecurangan itu bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

Yusril : Semua Gugatan 02 Hanya Asumsi-asumsi, Mudah Dipatahkan

3 Tuduhan Dugaan Kecurangan Jokowi-Maruf Versi 02, Pakai Baju Putih hingga Naikkan Gaji PNS

"Dalam arti dilakukan oleh aparat struktural, terencana, mencakup dan berdampak luas kepada banyak wilayah Indonesia," kata Bambang Widjojanto.

Untuk memperkuat dalilnya itu, Bambang Widjojanto menyertakan tautan berita media massa online sebagai buktinya.

Terkait penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan Program Kerja Pemerintah misalnya, Bambang Widjojanto mencantumkan sebanyak 22 tautan berita.

Pada intinya, seluruh berita tersebut menyoroti tentang upaya pemerintah menaikkan gaji aparatur sipil negara, kenaikan dana kelurahan, pencairan dana bantuan sosial (Bansos), percepatan penerimaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyiapan skema Rumah DP 0 Persen untuk ASN, TNI dan Polri.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved