Pilpres 2019

Tim Hukum Prabowo-Sandi Minta Jokowi-Maruf Didiskualifikasi, TKN : Terlalu Lebay

tim hukum Prabowo-Sandiaga meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin

Tim Hukum Prabowo-Sandi Minta Jokowi-Maruf Didiskualifikasi, TKN : Terlalu Lebay
Kompas.com
Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (berdiri-kanan) terlihat berdiskusi dengan anggota tim hukum Denny Indrayana di sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019).(KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO) 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, menilai pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin berpotensi melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif selama proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

Oleh sebab itu, tim hukum Prabowo-Sandiaga meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai peserta pemilu 2019.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily menilai, permintaan tim hukum pasangan Prabowo-Sandiaga tersebut terlalu berlebihan.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Ace Hasan Syadzily(KOMPAS.com/Haryantipuspasari)
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Ace Hasan Syadzily(KOMPAS.com/Haryantipuspasari) ()

"Menurut saya diskualifikasi itu terlalu lebay ya, bisa jadi itu bagian dari ekstra petitum juga, tuntutan yang terlalu berlebihan," kata Ace saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Ace mengatakan, sebaiknya tim hukum 02 membuktikan pernyataanya terkait kecurangan Pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif.

"Argumen yang disampaikan oleh tim hukum BPN misalnya tentang TSM itu kan harus dibuktikan, letaknya dimana?," ujarnya.

Selanjutnya, Ace menjelaskan, salah satu poin yang dipersoalkan Tim hukum 02 yaitu terkait ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ia mengatakan, tak mungkin Jokowi memobilisasi ASN.

Itu karena ASN tidak hanya berada di Jakarta tetapi juga terdapat di daerah-daerah.

"Bagaimana Pak Jokowi bisa memobilisasi ASN di daerah? sementara masing-masing daerah memiliki otonomi sendiri. Apakah itu menunjukkan setiap daerah bisa dimobilisasi? menurut saya agak sulit," pungkasnya.

Sebelumnya, Tim hukum pasangan Prabowo-Sandiaga meminta MK untuk diskualifikasi pasangan Jokowi-Ma'ruf sebagai peserta Pemilu 2019.

Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto, menuduh, Presiden Jokowi sebagai petahana setidaknya melakukan lima bentuk kecurangan selama pilpres.

Kelima tuduhan kecurangan itu adalah penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan Program Kerja Pemerintah, Penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, ketidaknetralan Aparatur Negara, polisi dan intelijen, pembatasan kebebasan pers dan diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakkan hukum.

"Dalam arti dilakukan oleh aparat struktural, terencana, mencakup dan berdampak luas kepada banyak wilayah Indonesia," kata Bambang.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jubir TKN: Permintaan Diskualifikasi Jokowi-Ma'ruf Terlalu Lebay"

Editor: Ardhi Sanjaya
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved