Breaking News:

Dahnil Anzar Anggap Patroli Grup WhatsApp Mengancam Demokrasi

Kebijakan memantau grup WhatsApp dan ruang privasi warga negara, dikatakan Dahnil, bisa dituntut secara hukum.

Kompas.com
Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, keluar dari Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Selasa (16/10/2018).(Kompas.com/Sherly Puspita) 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Koordinator BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak merespon soal pernyataan Kepala Staf Presiden, Moeldoko, yang mendukung tim Siber Mabes Polri soal mematroli grup di jejaring WhatsApp.

Dahnil memyebut apa yang dikatakan Moeldoko merupakan tindakan pemerintahan yang anti demokrasi.

"Kita tidak boleh melanggar UUD 45 dan apa yang disampaikan oleh Pak Moeldoko terang melanggar UUD 45 dan ini mengancam demokrasi," kata Dahnil kepada wartawan, Rabu (19/6/2019).

 
Kebijakan memantau grup WhatsApp dan ruang privasi warga negara, dikatakan Dahnil, bisa dituntut secara hukum.

Eks Ketua PP Pemuda Mihammadiyah itu pun menyarankan agar kebijakan tersebut tak dijalankan.

"Saya pikir jika pemerintahan, terutama Pak Jokowi, tidak ingin dituduh sebagai pemerintahan yang otoriter, maka ini adalah momentum untuk menghentikan kebijakan masuk kepada ruang privasi warga negara".

Pasalnya, kebijakan yang didorong oleh Moeldoko dan para pihak kepolisian, dikatakan Andre, adalah kebijakan yg melanggar konstitusional.

"Dan ini melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Staf Presiden Moeldoko mendukung langkah Bareskrim Polri lakukan patroli grup WhatsApp.

Pemerintah menurut Moeldoko telah bersepakat bahwa segala sesuatu yang berpotensi mengancam keutuhan negara harus ditindak.

Halaman
12
Editor: Ardhi Sanjaya
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved