Pilpres 2019

Kabupaten Bogor Disebut Punya 'Kecamatan Siluman' Dalam Sidang MK, Ini Tanggapan KPUD

Saksi dari tim hukum pasangan Capres 02 memaparkan sejumlah kejanggalan dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2019.

Kabupaten Bogor Disebut Punya 'Kecamatan Siluman' Dalam Sidang MK, Ini Tanggapan KPUD
KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO
Suasana sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Saksi dari tim hukum pasangan Capres 02 memaparkan sejumlah kejanggalan dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2019.

Salah satunya disebut bahwa ada data Nomor Induk Kependudukan (NIK) di 'kecamatan siluman' dengan NIK hasil rekayasa yang berjumlah lebih dari 437 ribu.

Kabupaten Bogor diketahui memiliki 40 kecamatan, saksi tersebut menyebut bahwa justru ada lebih dari 40 kecamatan karena adanya 'kecamatan siluman'.

Komisioner KPU Kabupaten Bogor, Herry Setiawan membantah terkait adanya 'Kecamatan Siluman' tersebut.

"Kecamatan Siluman itu gak ada, mana ada kecamatan siluman. 40 kecamatan fix di Kabupaten Bogor," kata Herry saat dihubungi via sambungan telepon, Rabu (19/6/2019).

Terkait NIK yang diutarakan saksi di sidang MK, Herry menjelaskan bahwa hal itu merupakan terkait data Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 yang diajukan ke KPU RI.

Serta hal itu audah diverifikasi yakni terkait warga yang lahir di bulan Juli dan Desember yang mendapat kode khusus dari Disdukcapil.

"Hasilnya kami sudah mengundang BPD dan TKD bahwa data itu sudah kami lakukan penyandingan, ada beberapa yang dicoret dan ada beberapa yang benar datanya. Kami cek lapangan ada yang terbukti ada yang tidak. Ada yang kami coret, ada yang kami masukan disusun ulang data pemilihnya. Gak mungkin lebih dari 40 kecamatan, kecamatannya 40," ungkapnya.

Penulis: Naufal Fauzy
Editor: Damanhuri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved