PPDB 2019 Berpolemik, Umbudsman Terus Pantau Permasalahan Berulang Di PPDB

Selain pergeseran zonasi, potensi temuan berulang terkait lokasi, kata Teguh, biasanya dilakukan oleh para orang tua murid

PPDB 2019 Berpolemik, Umbudsman Terus Pantau Permasalahan Berulang Di PPDB
TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy
PPDB SMK Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Bogor 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya lakukan pemantauan dan penerimaan laporan dari masyarakat terkait kasus berulang yang muncul di dalam PPDB 2019.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya, Teguh P Nugroho, mengatakan bahwa selain permasalahan berulang seperti server down, masih ada potensi masalah lainnya.

Seperti potensi masalah yang diduga juga akan muncul tahun ini adalah kesalahan penginputan titik GPS peserta didik oleh operator baik disengaja ataupun tidak.

Sehingga merugikan calon peserta didik yang menurut sistem zonasi seharusnya masuk ke wilayah terdekat. 

"Saya minta para orang tua murid memastikan penguncian titik zonasi ini disaksikan oleh orang tua murid bersama operator. Joka perlu foto dan simpan screenshoot titik GPS yang terkunci agar bisa menjadi bukti jika ada pergeseran GPS yang dilakukan oleh operator," kata Teguh dalam keterangannya kepada TribunnewsBogor.com, Jumat (21/6/2019).

Selain pergeseran zonasi, potensi temuan berulang terkait lokasi, kata Teguh, biasanya dilakukan oleh para orang tua murid dengan membuat Surat Keterangan Domisili dadakan yang dibuat menjelang PPDB.

Meski begitu, Teguh mengaku mengapresiasi Disdik Jabar yang membentuk tim investigasi untuk mengkaji Surat Keterangan Domisili Asli tapi Palsu ini, namun pemeriksaan dokumen ini harus dilakukan hingga level terendah di sekolah.

“Kami akan memastikan bahwa calon peserta didik yang menempuh jalur seperti ini kepesertaanya dapat digugurkan dan dialihkan kepada calon peserta didik yang berhak," katanya.

Selain itu, hal-hal lain yang tak lepas dari pengawasan Ombudsman menurut Teguh diantaranya, pemanfaatan jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM), penambahan jumlah Rombongan Belajar (Rombel), calon peserta didik titipan dan pungutan atau sumbangan selama PPDB.

"Dalam rangka melakukan pengawasan PPDB tahun 2019, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya membuka posko pengaduan PPDB bagi masyarakat di wilayah DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi atau menghubungi Ombudsman Jakarta Raya di nomor 0813-1159-2276 (WA) atau pengaduanjkr@ombudsman.go.id," ungkapnya.

Penulis: Naufal Fauzy
Editor: Ardhi Sanjaya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved